BSSN Tertunda, Indonesia Harus Siap Hadapi Ancaman Siber di 2018

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Minggu 24 September 2017, 15:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 09 24 207 1781996 bssn-tertunda-indonesia-harus-siap-hadapi-ancaman-siber-di-2018-EHXpzN7UYk.jpg Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA - Munculnya serangan siber di 2017 direspons pemerintah dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk itu dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pasal 57 disebutkan bahwa Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) harus sudah terbentuk paling lambat empat bulan sejak pepres diundangkan, artinya SOTK sudah harus ada sejak 23 September 2017.

Belum adanya Kepala BSSN definitif membuat SOTK BSSN terkendala, sehingga Kemenpan belum bisa memproses lebih jauh. Dampaknya, Komisi 1 DPR juga enggan untuk membahas anggaran 2018 untuk BSSN lebih jauh, karena belum jelasnya posisi BSSN sampai saat ini.

Dalam keterangannya kepada Okezone, pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan hal ini bisa berbahaya bagi keamanan siber Tanah Air. Menurutnya, sepanjang 2017 ancaman siber yang hadir di Tanah Air sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga bila BSSN masih terombang-ambing akan membuat ancaman siber menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di 2018.

“2017 ini kita saksikan bersama bahwa serangan siber menjadi ancaman dan urusan pemerintah yang sangat menyita perhatian. Bagaimana serangan malware wannacry dan nopetya membuat Kominfo kerepotan. Banyak korban di sisi infrastruktur strategis kita,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center).

Pratama menambahkan keberadaan BSSN sangat krusial mengawal program-program pemerintah, terutama yang terkait e-Government. Belum lagi upaya dari Bank Indonesia untuk memassifkan program Gerakan Non Tunai (GNT) yang tidak bisa lepas dari penguatan keamanan siber di semua infrastruktur pendukungnya.

“Kita sudah cukup tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura yang mempunyai badan siber sejak hampir satu dasawarsa lalu. Kita tentu berharap pemerintah bisa melihat posisi krusial BSSN saat ini di mana ada lebih dari 130 juta orang di Tanah Air yang terkoneksi internet,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Pratama juga melihat BSSN akan sangat dibutuhkan saat berlangsungnya pemilu kepala daerah 2018. Waktu yang sudah sangat dekat dengan pemilu 2019 diyakini dalam satu tahun terakhir, wilayah siber akan menjadi ajang saling serang hoax.

Dalam hal ini BSSN juga diharapkan mengambil peran yang krusial untuk mengamankan wilayah siber dari upaya kelompok-kelompok tidak bertanggungjawab yang berusaha memperkeruh suasana lewat media sosial maupun media lainnya di internet.

“Pemilukada serentak 2018 tidak akan lepas dari kampanye di wilayah siber, terutama lewat media sosial. Tidak akan menutup kemungkinan kelompok semacam saracen muncul dan ikut memperkeruh suasana. Ini jelas tidak bagus, belum lagi upaya-upaya peretasan pada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu,” jelas Pratama.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini