Jerman Berlakukan Undang-Undang Anti-Hate Speech, Perusahaan Medsos Dibayangi Denda Rp794 Miliar

Moch Prima Fauzi, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2017 18:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 04 207 1788668 jerman-berlakukan-undang-undang-anti-hate-speech-perusahaan-medsos-dibayangi-denda-rp794-miliar-MANZxXG5Sn.jpg (Foto: Tech Crunch)

JAKARTA - Jerman mulai memberlakukan undang-undang baru soal penanganan konten negatif berupa ujaran kebencian atau hate speech. Hal ini ditujukan agar perusahaan layanan media sosial dapat menghapus konten negatif dalam waktu 24 jam.

Nama undang-undang tersebut jika diterjemahkan berarti "Penegakkan di Jejaring Sosial". Undang-undang ini juga dalam bahasa lokal singkat sebagai NetzDG.

Ancaman denda hingga 50 juta euro atau sekira Rp794 miliar pun membayangi perusahaan media sosial yang kedapatan membiarkan ujaran kebencian itu. Mereka diberikan waktu persiapan untuk melaksanakan mandat hingga 1 Januari 2018. Saat ini, kementerian terkait telah memulai inspeksinya.

Dikutip dari Tech Crunch, Rabu (4/10/2017), layanan media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter disebut menjadi 'target' awal dari NetzDG. Namun berdasarkan media online setempat, Spiegel Online, pemerintah disarankan memperluas cakupannya ke media sosial lain.

Beberapa target lain yang disebut Spiegel Online di antaranya forum Reddit, Tumblr, Flickr, Vimeo, VK, dan Gab. Media sosial yang telah memiliki jumlah pengguna mencapai lebih dari dua juta orang diwajibkan menghapus konten dalam tenggang waktu yang diminta pemerintah.

Jerman mempekerjakan sebanyak 50 pegawai yang ditugaskan untuk mengawasi dan melaksanakan undang-undang tersebut. Setiap media sosial yang beroperasi di negara tersebut diwajibkan untuk memberikan kontak keluhan layanan. Jerman meminta repons pengelola medsos paling lambat 48 jam atau terkena hukuman denda.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan perusahaan media sosial yang beroperasi di Jerman untuk menunjuk seorang narahubung di negara tersebut.

NetzDG telah mendapatkan dukungan dari kabinet Jerman pada April lalu. Menteri Kehakiman, Heiko Maas mengatakan sudah sepantasnya kebebasan berekspresi di media sosial mendapatkan pengawasan hukum pidana.

Jerman tak sendiri. Baru-baru ini pemerintahan Inggris juga telah mendorong negara yang tergabung dalam G7 melawan ektremisme online. Inggris meminta penghapusan (take down) konten negatif lebih dipercepat yakni hanya dua jam.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini