Ingat! 31 Oktober Pengguna Kartu Prabayar Wajib Registrasi Pakai NIK dan Nomor KK

Moch Prima Fauzi, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2017, 15:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 31 54 1805779 ingat-31-oktober-pengguna-kartu-prabayar-wajib-registrasi-pakai-nik-dan-nomor-kk-bMRdaGJD7X.jpg Ilustrasi kartu prabayar (Foto: Kominfo)

JAKARTA - Pelanggan SIM card prabayar wajib melakukan registrasi dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 yang menjadi perubahan atas PM No.12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Aturan tersebut tak hanya diberlakukan bagi pelanggan baru, namun juga diberlakukan untuk pelanggan existing atau pelanggan lama. Adapun tujuannya ialah untuk memvalidasi dan memverifikasi kepemilikan nomor telepon yang digunakan oleh masyarakat.

Dijelaskan oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomuniksai Indonesia (BRTI), Rony Mamur Bishry, kebijakan ini sebenarnya telah berlaku sejak 2005 lalu. Hanya saja, karena saat itu belum didukung oleh data yang lebih modern di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) maka seseorang bisa melakukan registrasi secara asal.

"Kita sudah berlakukan registrasi sejak 2005. Tapi dulu data di Dukcapil belum secanggih sekarang, sehingga belum bisa tervalidasi. Asal masukkan 16 angka sudah bisa registrasi, padahal mungkin saja fiktif," ungkap Rony di Jakarta, (27/10/2017).

Sehingga, lanjut Rony, seiring dengan semakin baiknya data penduduk di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, data tersebut telah lebih baik kebenarannya dan kepemilikan SIM card akan lebih transparan.

Setelah bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil, operator bisa melakukan validasi dan verifikasi data pelanggan dengan data yang terdapat di pusat data (data center) Ditjen Dukcapil. Setiap detiknya, operator diberikan akses sebanyak 100 data penduduk yang ada di pusat data Ditjen Dukcapil.

Batas registrasi pelanggan kartu prabayar akan berakhir pada 28 Februari 2018 mendatang. Rony mengaku optimis dalam tenggat waktu tersebut semua operator sudah melakukan validasi dan verifikiasi data pelanggannya ke Ditjen Dukcapil.

"Operator sudah jalan semua. Itu sudah kita lakukan drive test kalau gagal registrasi gimana. Tidak ada istilah lagi operator belum jalan, sehingga 28 Februari nanti sudah terverfikasi dan tervalidasi semua. Kecuali kalau memang yang tidak niat. Artinya dia (pelanggan) sudah tidak mau pakai (nomornya) lagi," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan masa tenggang jika pengguna belum melakukan registrasi sampai 28 Februari 2018. Masa tenggang tersebut dibagi menjadi tiga periode dengan pola waktu 30-15-15. 

Jika satu bulan (30 hari) setelah batas waktu belum melakukan registrasi, maka nomor yang digunakan tidak akan bisa melakukan panggilan dan SMS ke nomor lain. Kemudian pelanggan diberikan tenggang waktu 15 hari (dua pekan). Apabila masih belum juga melakukan registrasi, maka pelanggan tak bisa menerima SMS dan telepon.

Setelah tenggang waktu kedua, dan masa tenggang ketiga (15 hari), maka operator akan menutup akses data atau internet bahkan melakukan pemblokiran secara total. 

(hth)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini