Mantap! Data Pelanggan Kartu Prabayar Dipastikan Aman

Moch Prima Fauzi, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2017, 15:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 31 54 1805795 mantap-data-pelanggan-kartu-prabayar-dipastikan-aman-tEMRyVuong.jpg Ilustrasi kartu prabayar (Foto: The Verge)

JAKARTA - Pelanggan kartu prabayar dibawajibkan untuk melakukan registasi mulai 31 Oktober 2017. Kebijakan ini tertuang dalam aturan baru di PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2017. 

Dalam aturan tersebut baik pelanggan prabayar baru maupun yang telah melakukan registrasi, diminta untuk melakukan registrasi dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Tapi amankah data diserahkan pelanggan?

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Rony Mamur Bishry, mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) diawasi oleh Undang-Undang sehingga tak secara sembarangan tercecer.

Selain itu dari segi industri, operator terikat oleh sertifikasi ISO 27001 yang mengharuskan mereka untuk melindungi informasi pelanggannya. Sehingga ia memastikan bahwa data pelanggan aman.

"Dukcapil juga tidak akan sembarangan memiliki data tersebut. Apalagi ada Undang-Undangnya untuk melindungi data pelanggan. Kalau dari segi industri terikat oleh ISO 27001, dan industri itu biasanya ingin tersertifikasi, di mana salah satunya keamanan data," kata Rony kepada Okezone, Jumat (27/10/2017).

"Jadi mau tidak mau harus melindungi data pelanggannya. Sebetulnya kan super aman karena terikat sama sertifikasi internasional itu," imbuhnya.

Bagi operator, adanya sistem registrasi yang terintegrasi dengan pusat data Dukcapil akan memberikan keuntungan bahwa data pelanggan mereka benar, bukan fiktif. Sementara bagi masyarakat bisa terhindar dari aksi kejahatan siber seperti penipunan bermodus minta pulsa.

"Karena dari dua nomor itu (NIK dan KK), kalau dicek di  pusat data, bisa membuka semua data penduduk. Seperti KTP bisa tau nama, alamatnya dan sebagainya. Dukcapil bisa kasih informasi ke operator ini loh pelanggan Anda," jelas Rony.

"Artinya kami (pemerintah) hanya ingin me-manage penduduk, hanya ingin tau siapa penduduknya. Sehingga jelas siapa yang menggunakan nomor itu dan tidak ada lagi tipu-tipu minta pulsa seperti dulu. Kalau ada nanti polisi bisa cari siapa orangnya. Intinya disamakan dengan pascabayar dan pemilik telepon rumah," lanjut dia.

Rony pun tak menampik bahwa aturan registrasi yang baru ini bisa menekan kebiasaan masyarakat dalam membeli kartu perdana. Sebagaimana diketahui sebelumnya pengguna kartu prabayar bisa dengan mudah berganti-ganti kartu SIM card kemudian membeli kembali yang baru.

Kebiasaan beli-buang itu, dikatakan Rony, memang bisa menguntungkan bisnis operator namun membuat industri tak efisien. Ia mencontohkan, dari satu juta kartu prabayar yang terjual hanya tiga ratus ribuan yang benar-benar dipakai oleh pelanggan.

Selain itu saat ini rasio perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah SIM card yang dipakai pun terpaut cukup jauh. Hal ini tak lepas dari kebiasaan masyarakat saat ini yang memiliki jumlah kartu prabayar lebih dari satu atau bisa dua sampai tiga kartu.

"Kita pastikan bahwa sekarang yang terdaftar (SIM card) itu sekitar 300 juta orang. Artinya lebih banyak dari populasi penduduk Indonesia karena apa setiap orang ada yang punya dua sampai tiga kartu. Selain itu beli 10 yang dipakai satu saja. Jadi kalau bisnis seperti itu tidak fair istilahnya. Kalau bisnis kan dari pulsa juga bisa," terang Rony. ​

(hth)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini