nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Hoax Registrasi SIM Card, DPR: Tidak Ada Kaitannya dengan Pemilu

Lely Maulida, Jurnalis · Sabtu 04 November 2017 12:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 04 54 1808378 soal-hoax-registrasi-sim-card-dpr-tidak-ada-kaitannya-dengan-pemilu-osW53hknZY.jpg (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Kewajiban registrasi ulang SIM card telah diberlakukan kepada pelanggan prabayar operator telekomunikasi di Tanah Air. Hal ini didasarkan pada kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui peraturan menteri (PM) nomor Nomor 14 Tahun 2017.

Sayangnya aturan ini kini menuai kontroversi akibar merebaknya berita hoax di kalangan masyarakat. Salah satu hoax menyebutkan bahwa data registrasi pelanggan yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), akan dimanfaatkan untuk pemiluhan umum (Pemilu) 2019.

Tak hanya itu, oknum yang belum diketahui identitasnya ini juga menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan registrasi.

Dijelaskan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Roy Suryo, hoax terkait pemilu itu tidak benar. Aturan Kominfo itu sendiri dinilainya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif seperti penipuan yang banyak terjadi.

“Kadang yang buat hoax kurang cerdas. Kalau dianalogikan, calon independen itu lebih kecil untuk menang (Pemilu), kecuali sama partai. Saya tidak melihat kesana. Saya objektif mengatakan tidak ada kepentingan pemilu,” katanya dalam talkshow Polemik di MNC Trijaya Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Meski begitu, kekhawatiran masyarakat atas penjualan data, menurut Roy Suryo memang perlu diperhatikan. Apalagi Indonesia sendiri belum memiliki Badan Siber, seperti dinyatakan Pengamat Keamanan Siber, Pratama Persadha.

“Tapi kalau soal penjualan data, ini harus diawasi betul. Orang (masyarakat) harus dibuat aman dan nyaman,” kata Roy Suryo.

Ia juga tak menampik kemungkinan adanya penyalahgunaan data oleh orang lain. Roy Suryo menyarankan agar pelanggan secara aktif diberikan informasi terkait validasi data oleh operator seluler.

“Nanti pelanggan harus dikirimi oleh operator, (misalnya) Anda pelanggan nomor sekian. Supaya apa pro aktif dari operator dan pemerintah. Intinya kami dukung karena ini keamanan negara, tapi keamanan negara juga harus dilindungi,” terangnya. (lnm).

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini