Kominfo: Data Registrasi SIM Card Lebih Sederhana Ketimbang Media Sosial

Lely Maulida, Jurnalis · Sabtu 04 November 2017 14:38 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 04 54 1808437 kominfo-data-registrasi-sim-card-lebih-sederhana-ketimbang-media-sosial-MVD1p9uT5J.jpg (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyayangkan merebaknya informasi palsu (hoax) terkait registrasi SIM card. Salah satu hoax menyebutkan bahwa registrasi SIM card akan memungkinkan data pelanggan untuk dijual hingga disalahgunakan.

Alhasil banyak masyarakat yang merasa khawatir bahkan enggan melakukan registrasi SIM card. Menurut Henri Subiakto, Staf Ahli bidang hukum Kominfo bahwa data yang diminta untuk melakukan registrasi SIM card tidak sebanyak data yang diminta oleh platform media sosial.

Oleh karenanya, Henri menyarankan masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Pelanggan operator seluler sendiri diwajibkan untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk melakukan registrasi. Data itu bahkan sebenarnya telah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Kalau data pribadi, ini hanya diminta NIK yang sudah ada di Dukcapil. Tapi sekarang KK dan NIK, bukan konten-kontennya KK. Artinya tak ada konten mendalam, hanya nomernya. Nanti akan divalidasi dengan data yang dimikili pemerintah,” kata Henri dalam talkshow Polemik di MNC Trijaya Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Lebih lanjut Henri mengungkapkan bahwa data yang dicantumkan untuk registrasi itu tidak lebih banyak dibanding data yang diminta oleh platform media sosial.

“Padahal kalau di medsos, semua data diberikan, di upload, bukan hanya rumah dimana, siapa yang sering dihubungi, suka buka situs yang mana, ketahuan semua. Ini culture digital yang perlu ditata. Jangan hanya negara yang dicurigai untuk sesuatu yang dalam konteks membangun sistem yang mengamankan dari kecurangan, kejahatan, penipuan,” paparnya.

Henri menilai bahwa data yang dikumpulkan oleh perusahaan media sosial itu justru lebih berbahaya ketimbang nomor yang dicantumkan dalam proses registrasi SIM card.

“Saya membandingkan orang dimintai nomer sudah marah-marah, sementara seluruh tubuhnya dan aktifitasnya diberikan pada orang lain dengan tanpa paham. Tapi yang disalahkan nomer keamanan yang (ditujukan) untuk keamanan dia sendiri,” kata Henri.

Disisi lain pengamat keamanan siber, Pratama Persadha menyebutkan kekhawatiran masyarakat bersumber dari ketidakpahaman mereka atas penyimpanan data yang mereka cantumkan. Pasalnya, data yang tercantum oleh pelanggan tak hanya NIK dan KK namun juga nomor prabayar mereka, sehingga saat terjadi penyalahgunaan dampaknya akan lebih luas.

“Masalahnya ini terlink dengan telefon. Karena ini bisa menjadi data yang hebat, bisa melakukan apa saja,” kata Pratama dalam kesempatan yang sama.

Pratama juga mengimbau kepada pemerintah terkait untuk sangat menjaga data masyarakat agar tidak timbul dampak yang tidak diharapkan.

“Jangan sampai data ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab, karena banyak yang mau data ini,” ujarnya. (lnm).

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini