Marak Gif Pornografi di WhatsApp, Komisi I Minta Menkominfo Gunakan UU ITE

Bayu Septianto, Jurnalis · Senin 06 November 2017, 20:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 06 207 1809472 marak-gif-pornografi-di-whatsapp-komisi-i-minta-menkominfo-gunakan-uu-ite-1a0rdE9ais.jpg Ilustrasi WhatsApp (Foto: Reuters)

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan adanya GIF atau format gambar bergerak yang memuat konten pornografi yang bisa diakses oleh para pengguna aplikasi WhatsApp.

Abdul Kharis pun meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memerintahkan lembaganya untuk memblokir konten Whatsapp.

"Menkominfo harus segera memblokir konten WhatsApp terkait konten porno yang terdapat dalam aplikasi GIF-nya," kata Abdul Kharis dalam keterangannya, Senin (6/11/2017).

Abdul Kharis mengatakan, GIF yang berisi konten pornografi itu tersembunyi di balik fitur pencari atau ‘search’, sehingga pengguna perlu memasukkan kata-kata berbau pornografi jika menginginkan GIF tersebut.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, konten seperti ini sangat berbahaya bila tidak ada filter atau batasan untuk menggunakan aplikasi GIF tersebut.

"Maka saya meminta agar Kemenkominfo menggunakan kewenangannya yang di mana diatur dalam pada pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," ujar Abdul Kharis.

Dalam pasal itu, lanjutnya, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Selain itu, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

"Memperhatikan keresahan masyarakat dan payung hukum yang ada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, yang ada pada Pasal 40 UU ITE maka pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang," katanya.

Pemerintah, lanjut Abdul Kharis, sebenarnya memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, sehingga bisa menggandeng kepolisian untuk menyelidiki bila ada konten pornografi di dunia maya.

"Kemenkominfo bisa segera bersama Kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan konten porno dalam aplikasi WA tersebut, jika tidak mau blokir WhatsApp secara keseluruhan," tegasnya.

Meski begitu, Kharis juga tetap meminta kepada orangtua dan masyarakat agar tetap mengawasi penggunaan internet baik pesan singkat, sosial media dan berbagai aplikasi dunia maya.

"Sehingga upaya bersama Pemerintah dan masyarakat membuat internet sehat termasuk aplikasi yang bisa dipakai oleh anak Indonesia secara baik dan benar,” tutup Kharis.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini