ATVSI: Multi Mux Jamin Kualitas Siaran Televisi

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 06 November 2017 20:48 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 06 207 1809504 atvsi-multi-mux-jamin-kualitas-siaran-televisi-DiCLId2o8q.jpg Ilustrasi menonton televisi (Foto: Reuters)

JAKARTA - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menjamin bahwa penerapan multipleksing dengan cara multi mux dapat menjaga kualitas siaran televisi. Hal ini karena dengan diterapkannya sistem single mux stasiun televisi akan bergantung pada satu penyelenggara saja.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Neil Tobing, mengatakan, pihak swasta telah terbiasa dengan slogan zero tolerance. Artinya mereka memiliki tanggung jawab dan service level agreement yang tinggi terhadap pengiklan.

"Jadi tidak pernah dalam satu detik tiba-tiba mati kemudian tidak siaran. Kita kan bertanggung jawab kepada pengiklan, makanya keberlanjutan dari siaran itu diperhatikan," kata Neil dalam sebuah diskusi di Tangerang, Senin (6/11/2017).

Selain itu, ia juga menjawab tudingan bahwa dengan multi mux akan membuat digital dividen menjadi berkurang. Padahal, menurut Neil, hal itu tidak benar. Ia menilai, adanya peralihan ke digital, frekuensi yang menjadi digital dividen masih sebedar 112 MHz.

Memang, untuk saat ini televisi swasta memiliki total frekuensi 336 MHz, tapi setelah terjadinya peralihan ke digital totalnya bakal menjadi 144 Mhz, sementara sisanya menjadi digital dividen, untuk cadangan atau keperluan lainnya.

"Jadi sebenarnya ketakuatan saat peralihan ke digital itu menyuburkan konglomerat itu tidak terbukti sebenarnya," tegasnya.

Ia pun mengkhawatirkan jika multipleksing dikelola oleh hanya satu penyelenggara, maka dikhawatirkam bakal menjadi boomerang bagi industri itu sendiri. Berkaca dari penggunaan satelit Telkom 2 yang telah berakhir masa pakainya, salah satu stasiun televisi swasta tak bisa melakukan siaran selama 5 jam.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Televisi Indonesia, Santoso, memberikan pandangan lain soal peliknya RUU penyiaran ini. Ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah dan stakeholder memastikam pola hukum dan teknis terlebih dahulu, kemudian membahas soal modal.

"Harusnya pemerintah dan stakehoder duduk bersama membahas pola teknis (peralihan ke digital), baru modalnya sepeti apa. Bukan di balik, pemerintah menentukan pola bisnisnya seperti apa, baru pola teknisnya," ungkapnya.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini