nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BRTI: Biaya Interkoneksi Bukan Sebagai Pendapatan

Kemas Irawan Nurrachman, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2018 19:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 27 54 1865591 brti-biaya-interkoneksi-bukan-sebagai-pendapatan-2jy7rAkMKu.jpg Tower selular (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), sayangnya Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, belum ketuk palu dalam persoalan biaya interkoneksi.

Padahal, penetapan biaya interkoneksi ini sudah molor lebih dari 3 tahun lamanya. Pekan lalu, sejumlah operator ‘protes’ kepada BRTI mengenai hasil verifikasi yang dibuat oleh BPKP

Komisioner BRTI Agung Harsoyo, membenarkan adanya keberatan yang diutarakan oleh sejumlah operator terhadap hasil BPKP tersebut. Menurut Agung, sebenarnya pembahasan mengenai penetapan biaya Interkoneksi tak perlu dilakukan berlarut-larut ketika semua operator telekomunikasi memahami dan tidak menganggap interkoneksi sebagai pendapatan.

“Seharusnya biaya Interkoneksi itu harus dikembalikan kepada filosofi awalnya yaitu sebagai cost recovery atau pengembalian biaya operasi dalam bisnis telekomunikasi akibat penggunaan jaringan operator lain, bukan sebagai pendapatan, sehingga tidak boleh ada operator yang diuntungkan atau dirugikan,” terang Agung di Jakarta.

Baca juga: Kominfo Ingin Tarif Layanan Operator Disederhanakan

Agung menjelaskan sebelum BPKP melaksanakan tugas verifikasi, antara operator dan BRTI sudah memiliki nota kesepahaman. Salah satu yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut adalah mengenai angka hasil verifikasi BPKP. Dalam nota kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa semua operator sepakat jika angka yang nantinya keluar dari verifikasi BPKP tersebut akan mengikat kepada seluruh operator.

“Angkanya memang mengikat namun implementasinya tidak mengikat karena hasil BPKP itu hanya dijadikan rekomendasi saja. Seperti dalam menjalankan asimetris atau simetris. Dalam menetapkan biaya interkoneksi regulator akan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan mekanisme yang transparan,”ujar Agung.

Baca juga: Pekan Depan Tarif Interkoneksi Memasuki Babak Baru

Lanjutnya Agung, sebenarnya biaya interkoneksi tak serta-merta mempengaruhi tarif pungut operator telekomunikasi. Menurut Agung perhitungan tarif pungut dipengaruhi oleh margin, biaya marketing, dan biaya interkoneksi. BRTI berharap ketika biaya interkoneksi tersebut turun, maka akan membuat tarif punggut mengalami penurunan.

“Namun kenyataan yang selama ini terjadi tidak demikian. Misalnya biaya interkoneksi turun menjadi Rp204 dan simetris, belum tentu tarif pungut akan turun. Kenyataannya tarif pungut berlipat-lipat kali dari biaya interkoneksi. Selama operator masih mematok margin yang besar, belum tentu tarif pungut akan turun. Sehingga biaya interkoneksi tak berdampak langsung kepada pelanggan,” terang Agung.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini