Ombudsman Dorong Kominfo Segera Bahas RUU Perlindungan Data

Nur Chandra Laksana, Jurnalis · Senin 19 Maret 2018 11:11 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 19 207 1874664 ombudsman-dorong-kominfo-segera-bahas-ruu-perlindungan-data-QyLu63P3SF.jpg Ilustrasi SIM (sumber : Shutterstock)

JAKARTA - Kabar adanya dugaan penyalahgunaan data yang terjadi selama masa pendaftaran ulang kartu SIM pra-bayar membuat masyarakat resah. Oleh karena itu, Ombudsman menilai Pemerintah harus lebih serius lagi dalam melindungi data milik masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ombudsman mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pengusutan dan penindakan terhadap pelaku, namun Pemerintah harus segera memberlakukan perundang-undangan untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Baca Juga : Rudiantara Bantah Isu Bocornya Data KK dan KTP ke China

Dalam surat keterangan yang diterima redaksi Okezone, Senin (19/3/2018), Ombudsman melayangkan delapan tuntutan kepada Pemerntah dan DPR RI, yakni:

1. Mempercepat proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang memastikan hak subyek data terlindungi dalam penyimpanan, pemrosesan, pemanfaatan, hingga pemusnahan data pribadi mereka.

2. Melalui Kementerian Kominfo, segera mengatur kewajiban untuk memutakhirkan sistem keamanan IT di semua institusi, baik itu institusi pemerintahan maupun korporasi yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi secara luas agar terlindungi dari kebocoran dan penyalahgunaan.

3. Melalui Kementerian Kominfo, harus memastikan semua operator telekomunikasi dan penjual kartu prabayar menghentikan penggunaan instrumen robotik atau upaya lainnya dalam memanfaatkan data kependudukan untuk memanipulasi registrasi kartu prabayar hingga akhir Maret 2018. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan atau registrasi yang tidak wajar, pemerintah dan operator telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar.

4. Melakukan pengusutan terhadap penjual maupun operator telekomunikasi yang tidak melakukan upaya perbaikan terhadap manipulasi registrasi kartu prabayar hingga akhir Maret 2018.

5. Segera mengupayakan pencabutan semua regulasi yang memberi peluang untuk melakukan praktik pemberian, pertukaran dan jual beli data pribadi yang berpotensi merugikan warga negara.

6. Membatasi penggunaan klausula baku dalam berbagai perjanjian terkait pemanfaatan data pribadi yang cenderung menempatkan subyek data dalam posisi lemah.

7. Melakukan pengawasan dan pembenahan tata niaga _voucher_ atau kartu perdana telpon selular untuk menghindari penyalahgunaan data kependudukan dan praktik bisnis tak sehat melalui potensi _markup_ data pelanggan maupun rekayasa laporan keuangan pada operator.

8. Melalui Kementerian Kominfo segera melakukan penertiban pemanfaatan jaringan dan frekuensi untuk penyebaran promosi bisnis sepihak ke peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh warga negara. Meski menemui banyak kendala dan hambatan, Ombudsman menilai kebijakkan registrasi prabayar ini harus terus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Tujuannya agar tertib administrasi dan menciptakan industri telekomunikasi yang sehat.

Baca Juga : Soal Penyalahgunaan Data saat Registrasi Ulang, Ini Kata Ketua ATSI

“Penundaan berlarut dalam pembentukan regulasi untuk melindungi warga negara sebagai subyek data merupakan maladministrasi yang dapat merugikan warga negara secara luas,” ujar salah satu anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih.

“Oleh karenanya Ombudsman RI mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik secara konsisten agar tidak ada lagi warga negara yang dirugikan,” pungkasnya. (chn)

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini