Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Akuisisi Uber-Grab, Dirjen Aptika Kominfo: Biarkan Bisnis Mencari Bentuknya

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Selasa 27 Maret 2018 18:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 27 207 1878698 soal-akuisisi-uber-grab-dirjen-aptika-kominfo-biarkan-bisnis-mencari-bentuknya-zYMzgMkEtu.jpg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Grab Holdings Inc (GHI) telah mengakuisisi Uber. Dengan demikian, mulai 8 April pengguna bisa menemukan dua penyedia jasa transportasi online yang dominan, Go-Jek dan Grab.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan usai acara Live Streaming Redbons di kantor Okezone, Selasa (27/3/2018) mengatakan bahwa ini menjadi keputusan bisnis yang mengalir dengan sendirinya.

"Biarkan bisnis mencari bentuknya, enggak boleh dipaksain oleh pemerintah," kata Semuel Abrijani Pangerapan yang biasa disapa Sammy.

Ia mengungkapkan, fenomena merger ini merupakan keputusan bisnis, di mana perusahaan berpikir terkait keuntungan apabila terjadinya peleburan tersebut. "Jadi mereka yang memutuskan," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, regulasi seharusnya bisa memberikan jalan apabila harus terjadi penggabungan seperti yang dilakukan Grab kepada Uber. "Harusnya diakomodasi oleh regulasi, dimudahkan," ujarnya.

Menurutnya, tersedia dua perusahaan besar jasa transportasi online di Indonesia masih terbilang memadai, minimal dua (Go-Jek dan Grab).

Ketika ditanya soal regulasi atau pengaturan ojek online, Sammy mengatakan bahwa pemerintah mengatur aplikasi secara umum.

"Kalau kita kan atur aplikasi secara general, kita enggak bisa, oh ya ini untuk Fintech, ini untuk taksi online, ini untuk pariwisata, enggak bisa. Kita ngaturnya, aplikasi yang diatur oleh Kominfo adalah aplikasi berdasarkan bagaimana keamanannya, apa sih bisnisnya, jadi bukan di bisnis prosesnya itu sendiri," terangnya.

Dengan demikian, terkait dengan lingkup bisnis itu diserahkan kepada tiap-tiap sektor. Sementara pemerintah mengatur terkait apakah aplikasi itu aman atau tidak untuk masyarakat.

Baca juga: Diakuisisi, Uber Ajak Pengguna Unduh Aplikasi Grab

"Aplikasi kamu tuh aman enggak buat masyarakat, aplikasi kamu tuh apa kegunaannya, gimana cara kerjanya, kalau dia nakal kita bisa nge-block. Informasi-informasi kayak gitu, terus security-nya bagaimana, itu dari arah aplikasinya, tetapi kegiatan bisnisnya, umpamanya Fintech, ya lapor dulu dong ke OJK," tuturnya.

Baca juga: Grab Indonesia Suntik Dana USD100 Juta untuk Startup

Hal ini guna memastikan agar keamanan data pengguna terjaga, agar data tidak bocor. Sehingga perusahaan tidak menyalahgunakan data.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini