Akuisisi Uber-Grab Diduga Langgar UU Persaingan Perdagangan Singapura, Indonesia?

Nur Chandra Laksana, Jurnalis · Selasa 03 April 2018 12:13 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 03 207 1881391 akuisisi-uber-grab-diduga-langgar-uu-persaingan-perdagangan-singapura-indonesia-SJQHXxJ81e.jpg Uber dan Grab (Okezone)

JAKARTA - Akuisisi Uber Asia Tenggara oleh Grab ternyata membawa masalah kepada mereka. Pasalnya, pihak regulator Singapura menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Singapura, terutama terkait dengan UU Persaingan Perdagangan.

Akibat adanya dugaan pelanggaran tersebut, pihak Komisi Persaingan Perdagangan Singapura lantas menggelar pemeriksaan terkait kesepakatan akuisisi tersebut. Dan, setelah melakukan investigasi, regulator Singapura menemukan pelanggaran, seperti yang telah diduga sebelumnya.

Uber dan Grab dinilai melanggar Pasal 54 dari UU Persaingan Perdagangan Singapura. Oleh karenanya, Grab dan Uber dipaksa untuk ‘mempertahankan harga independen pra-transaksi, kebijakan harga, dan pilihan produk’.

Baca Juga : Grab dan Go-Jek Akan Jadi Perusahaan Transportasi, Ini Fakta Menariknya

Akan tetapi, Kepala Grab Singapura Lim Kell Jay menegaskan bahwa proses akuisisi ini telah dilakukan dengan seksama. Bahkan mereka telah mempelajari secara penuh mengenai UU yang berlaku.

“Grab telah melakukan uji tuntas menyeluruh dan analisis hukum dengan penasihatnya sebelum memasuki dan mengakhiri transaksi. Kami telah terlibat dengan CCS sebelum menandatangani dan terus melakukannya,” ujar Lim Kell seperti dikutip dari laman Ubergizmo, Selasa (3/4/2018).

Di Indonesia sendiri, proses akuisisi ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proses akuisisi ini diawasi melalui Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.

Dalam peraturan ini mengatur jika Uber dan Grab diwajibkan untuk melaporkan proses akuisisi selambat-lambatnya 30 hari paska akuisisi kepada KPPU. Jika Tidak, mereka terancam denda sebesar Rp1 miliar.

Selain Singapura dan Indonesia, ternyata Pemerintah Malaysia melalui Komisi Angkutan Umum Darat dan Komisi Persaingan Usaha Malaysia juga melakukan penyelidikan terhadap proses akuisisi ini.

Baca Juga : Grab Akuisisi Uber, Jangan Ada Monopoli

Sekedar informasi, Uber telah secara resmi diakuisisi oleh Grab beberapa minggu yang lalu. Dalam akuisisi bernilai USD6 miliar atau sekira Rp82,6 triliun ini, Uber dilarang untuk beroperasi di Asia Tenggara.

Sebagai gantinya, Uber akan mendapatkan 27,5 persen dari saham Grab. Selain itu, beberapa petinggi Uber Asia Tenggara juga akan bergabung di dalam tim Grab Asia Tenggara untuk menjalankan bisnis tersebut.

Sedangkan untuk para mitra driver Uber di Indonesia, mereka memiliki beberapa opsi yang tersedia. Yang pertama adalah bergabung dengan Grab atau memilih untuk bergabung dengan perusahaan kendaraan umum online lainnya. (chn)

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini