nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sebar Hoax, Pelaku Bisa Dihukum 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1,7 Miliar

Nur Chandra Laksana, Jurnalis · Selasa 03 April 2018 19:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 03 207 1881582 sebar-hoax-pelaku-bisa-dihukum-6-tahun-penjara-dan-denda-rp1-7-miliar-U8PTObuUy0.jpg Ilustrasi Hoax (sumber : pixabay)

JAKARTA - Pemerintah Malaysia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang terkait penyebaran hoax. Para pelaku penyebaran akan dikenai hukuman, baik hukuman kurungan dan atau denda berupa uang tunai.

UU ini ditandatangani dan disahkan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Meski demikian, bukan berarti seluruh jajaran Pemerintahan dan pihak lain setuju dengan pengesahan UU tersebut.

Para pemrotes mengatakan dengan disahkannya UU tersebut, ini berarti menghalangi kebebasan berbicara. Selain itu, hal ini diduga akan menyensor keterlibatan PM Malaysia dalam skandal bernilai triliunan rupiah.

Baca Juga : Penyebar Hoax Bisa Kena Hukuman Penjara 10 Tahun di Malaysia

Adapun besaran dari pelanggaran UU ini adalah hukuman kurungan maksimal enam tahun. Jumlah ini lebih rendah daripada denda kurungan yang terdapat di RUU tersebut, yakni maksimal 10 tahun.

Di sisi lain, para pelaku pun akan dibebani denda hingga 500 ribu ringgit atau sekira Rp1,7 miliar. Jumlah ini sama dengan apa yang telah dituangkan dalam RUU tersebut.

Melansir dari laman The Verge, Selasa (3/4/2018), untuk penyelesaian kasus ini akan dilakukan oleh pengadilan independen. Ternyata, bukan hanya masyarakat Malaysia saja yang dapat dikenai hukuman, namun penduduk dari seluruh dunia dapat dituntut jika menyebar berita hoax mengenai Malaysia.

Untuk pendefinisian hal apa saja yang dapat dituntut adalah meliputi berita, informasi, data, dan laporan yang seluruhnya atau sebagian salah. Berita termasuk konten cerita, video, dan audio.

Baca Juga : Polisi dan Mahasiswa di Serang Deklarasi Anti-Hoax dan Radikalisme

Sebagai informasi, Malaysia adalah salah satu negara yang menerapkan larangan penerbitan dan penyebaran konten hoax di dunia. Pada tahun lalu, Jerman juga telah memperkenalkan rencana mereka yang akan mendenda media sosial jika mereka tidak menghapus postingan yang berisi ujaran kebencian dan hoax.

Selain itu, regulator dari Filipina telah memperbincangkan bagaimana cara mereka menangani berita palsu di negara mereka sendiri. Namun pada Februari lalu mereka mendeklarasikan jika melarang berita palsu langsung akan "tidak mencerminkan konstitusional".

Sementara itu, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengakui dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu bahwa perusahaan merasa masih belum cukup melakukan tindakan penanggulangan hoax dan ujaran kebencian di platform mereka. Tentu saja, hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. (chn)

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini