nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anggota DPR Tetap Dukung Kebijakan Registrasi Kartu SIM

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Selasa 03 April 2018 18:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 03 54 1881648 anggota-dpr-tetap-dukung-kebijakan-registrasi-kartu-sim-XgLrn67jCm.jpg (Foto: Commsmea)

JAKARTA - Kalangan anggota DPR RI menyatakan tetap mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait pembatasan setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya memiliki paling banyak tiga nomor kartu SIM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menkominfo No12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Dr Evita Nursanty, MSc di Jakarta, hari ini, terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan para pedagang atau konter pulsa, yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) yang menuntut kebijakan satu NIK hanya untuk paling banyak tiga nomor kartu SIM.

“Sekali lagi, kebijakan itu sudah benar kita tetap dukung. Ini kan juga bukan hal baru, karena di negara lain juga sudah diberlakukan dengan baik,” kata Evita Nursanty melalui keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (3/4/2018).

Menurut Evita, kebijakan ini sudah sangat moderat karena sesuai peraturan menteri itu di pasal 11 terbuka opsi untuk satu NIK dapat melakukan registrasi untuk tiga nomor pada setiap operator. Artinya jika ada empat operator maka bisa maksimal punya 12 nomor. Terbuka juga registrasi tujuan komunikasi Machine to machine (M2M).

Diingatkan juga, banyak isu lain yang sangat penting terkait registrasi kartu prabayar yang justru membutuhkan partisipasi publik termasuk para pedagang, operator, DPR maupun pemerintah di dalamnya. Misalnya soal perlindungan data pribadi, rekonsiliasi data pelanggan seluler dan operator telekomunikasi. Dia meminta semua pihak untuk fokus untuk menuntaskan agenda penting ini.

Efisiensi Industri

Evita mengakui, apa yang menjadi concern para pedagang dan concern secara nasional terkait pengaturan kartu SIM memang sedikit berbeda. Pedagang selalu berpikiran omzet, sedangkan Kemenkominfo dalam hal ini memikirkan kepentingan yang lebih bangsa dan negara, industri dan masyarakat yang lebih besar lagi. Evita yakin keduanya punya titik temu ketika sudah berbicara kepentingan bangsa dan negara.

“Penurunan omzet bukanlah menjadi alasan untuk mematikan kebijakan yang sudah baik. Di sisi lain saya ikut menyayangkan kebiasaan operator yang obral promo sejak dulu sehingga terjadi beli-buang kartu SIM. Jika ini diterus-teruskan, justru membuat industri tidak efisien dan merugikan kepentingan bangsa kita secara keseluruhan,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Evita sendiri berharap yakin ada solusi yang bisa ditempuh terhadap persoalan yang dihadapi para pedagang, antara lain mengembangkan pola atau model bisnis baru sesuai perkembangan teknologi yang terus berubah. “Jadi bukan kebijakan registrasi atau pembatasan kartunya yang dipersoalkan karena kebijakan itu sudah tepat, sudah benar, tapi kita bahas membangun lingkungan bisnis yang baik untuk semua karena sekarang semua berubah dengan cepat sehingga pedagang pun harus berubah. Di sinilah penyelenggara jasa telekomunikasi dan Kemenkominfo dan para pedagang bisa melakukan dialog,” tuturnya.

Dijelaskan, registrasi ulang dan pembatasan kartu SIM hanya tiga, sangat perlu demi penciptaan komunikasi yang sehat, mencegah kriminalitas hingga terorisme, membangun lingkungan yang baik bagi e-commerce, kemanfaatan untuk memudahkan penyaluran bantuan, menciptakan industri telekomunikasi lebih positif dan kompetisi yang lebih sehat di masa mendatang, mempermudah administrasi kependudukan, dan banyak manfaat lainnya.

Ketika ditanya kebenaran informasi bahwa pihak Kemenkominfo sudah sepakat dengan para pengunjuk rasa bahwa Kemenkominfo akan memberi izin registrasi tanpa batas kepada pedagang pulsa, Evita Nursanty mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu tapi ada keputusan seperti itu yaitu masyarakat bisa registrasi oleh pedagang pulsa atau tanpa harus ke gerai operator kartu SIM. Apakah itu tidak menyalahi peraturan menteri? Nanti akan saya tanyakan kepada Menkominfo apakah aturanya akan diubah dan bagaimana konsekuensinya. Kalau misalnya registrasi dilakukan di pedagang pulsa bagaimana nanti pertanggung jawabannya,” tanya Evita lagi.

Baca juga: Ups! Banyak Masyarakat Lakukan Hal Ini saat Registrasi SIM Prabayar

Dia pun mengulangi ketentuan pada pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 12 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permen Kominfo No. 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang menurutnya sudah sangat fleksibel dan membuka kesempatan memiliki tiga nomor untuk masing-masing operator.

Baca juga: NIK Dipakai 50 Nomor Tak Dikenal, Ini Penjelasan Dirut Indosat Ooredoo

Diingatkan juga bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor pelanggan prabayar yang terbukti menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini