DPR Ancam Ambil Alih Pembahasan RUU Perlindungan Data

Nur Chandra Laksana, Jurnalis · Selasa 10 April 2018 19:35 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 10 54 1884808 dpr-ancam-ambil-alih-pembahasan-ruu-perlindungan-data-v16LtgpTVc.jpg DPR Ancam Ambil alih pembahasan RUU Perlindungan Data (Foto: Nur Chandra/okezone)

JAKARTA - Urgensi mengenai segera masuknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) semakin tinggi. Hal ini dikarenakan di seluruh dunia, tercatat ada 110 negara yang memiliki UU mengenai PDP, dan bahkan 90 di antaranya adalah negara berkembang.

Ketua Cyber law center Unpad, Shinta Dewi, mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN terakhir yang setidaknya masih belum membahas mengenai UU PDP.

“Malaysia, Singapura, dan Filipina sudah. Thailand audah pembahasan di parlemen, Vietnam ada di dalam UU perlindungan konsumen, Brunei sudah dalam proses penyusunan,” papar Shinta pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, Selasa (10/4/2018).

Lebih lanjut, wanita yang ikut dalam menyusun draft RUU PDP ini memberikan pandangannya mengapa hingga saat ini RUU PDP masih mandek. Salah satunya adalah masalah dengan harmonisasi antar kementerian.

“Ada beberapa kementerian yang masih belum setuju, contohnya Kemendagri. Soalnya, masih ada perbedaan pandangan mengenai data pribadi masyarakat Indonesia” lanjutnya.

Baca juga: Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas 2018

Di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) Kristiono juga mendukung disegerakan pembahasan RUU PDP. Dia meminta pihak-pihak terkait untuk mendorong percepatan pembahasan ini. “Kami mendesak DPR RI untuk mempercepat pembahasan mengenai RUU PDP,” ujar Kristiono.

Tak ketinggalan, Deputy Director of Research ELSM Wahyudi Djafar turut mendukung percepatan RUU PDP tersebut. Dia menganggap bahwa hal ini menjadi urgent, dikarenakan data pribadi masyarakat Indonesia terancam disalahgunakan.

“Semua pihak berlomba-lomba untuk mengumpulkan data dalam skala besar-besaran. Maka dari itu, Indonesia butuh UU PDP secepatnya” kata dia.

Baca juga: Tren Big Data Dorong Munculnya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Mendengar pendapat ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais pun buka suara. Dia mengatakan bahwa jika Pemerintah tidak agresif dalam mendorong RUU PDP ini, maka DPR RI akan ambil alih.

“Kita inginnya sih sebelum Pemilu 2019 April sudah beres (RUU PDP). Kita akan minta ketua DPR RI untuk berbicara dengan Menkumham sebagai focal point untuk pembuatan UU dari pemerintah. Kita kasih deadline, kalau nggak bisa, kita ambil alih,” tegasnya. (chn)

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini