nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal RUU Perlindungan Data, Menkominfo: Sejak 2017 Kita Sudah Kirim ke Kemhumham

Nur Chandra Laksana, Jurnalis · Kamis 12 April 2018 12:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 12 207 1885572 soal-ruu-perlindungan-data-menkominfo-sejak-2017-kita-sudah-kirim-ke-kemhumham-UieN7dhbjw.jpg Menkominfo Rudiantara (Foto : Nur Chandra/Okezone)

AKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menyatakan jika Komisi I DPR RI siap mengambil alih draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dari tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini dilakukan karena sampai saat ini RUU PDP ini masih mandek, salah satu permasalahannya adalah belum ada keharmonisasian antar kementerian.

Tidak hanya itu, Hanafi juga mengkritik Pemerintah dinilai masih kurang responsif terhadap mendorong RUU PDP ini untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Porlegnas).

Mendengar adanya kabar tersebut, Menkominfo Rudiantara pun memberikan jawabannya. Dia menampik kabar jika pihak Pemerintah kurang responsif terhadap pengajuan RUU PDP untuk segera disahkan.

Baca Juga : DPR Ancam Ambil Alih Pembahasan RUU Perlindungan Data

“Dari 2016 Kominfo sudah menyiapkan (RUU PDP), (sejak) 2017 kita kirim surat ke Kemhumham,” ujar Rudiantara pada saat ditemui awak media di Kantor Kominfo.

Pria yang kerap disapa Chief RA itu menjelaskan, setelah diajukan kepada Kemenhumkam, keputusan apakah RUU yang diajukan akan masuk ke Prolegnas atau tidak itu sudah menjadi kewenangan lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan Kemhumham menjadi perwakilan Pemerintah dalam mengajukan RUU.

“Nah 2018 hanya lima yang masuk ke Prolegnas, dua dari Pemerintah di luar RUU PDP dan sisanya yang belum selesai dibahas,” tambahnya.

Baca Juga : Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas 2018

Lebuh lanjut Rudiantara menegaskan bahwa Pemerintah menginginkan RUU PDP ini dipercepat. Menurutnya, memang saat ini sudah ada Peraturan Menteri tahun 2016 yang membahas mengenai PDP, namun kekuatan hukum yang ada di dalam peraturan tersebut kurang kuat. “Kalau memang bisa dibuat UU, ya kita buat UU-lah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Hanafi mengancam pihak Pemerintah jika lamban dalam mengusulkan pengesahan RUU PDP. Pasalnya, menurut dia, RUU PDP merupakan sebuah urgency yang harus disegerakan untuk disahkan.

“Kita inginnya sih sebelum Pemilu 2019 April sudah beres (RUU PDP). Kita akan minta ketua DPR RI untuk berbicara dengan Menkumham sebagai focal point untuk pembuatan UU dari pemerintah. Kita kasih deadline, kalau nggak bisa, kita ambil alih,” kata Hanafi. (chn)

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini