nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Indosat Ooredoo Tetapkan 1 NIK untuk Maksimal 10 Nomor

Kemas Irawan Nurrachman, Jurnalis · Kamis 19 April 2018 11:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 19 207 1888626 indosat-ooredoo-tetapkan-1-nik-untuk-maksimal-10-nomor-oRbOK2i7We.jpg CEO Indosat Ooredoo Joy Wahyudi (Foro : Kemas Irawan/Okezone)

LAMPUNG - Regulasi pendaftaran kartu sim dalam praktiknya menimbulkan permasalahan dan penyalahgunaan. Pasalnya, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mencatat 1 nomor induk kependudukan digunakan 2,2 juta nomor.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indosat Ooredoo, Joy Wahjudi, menjelaskan perusahaanya telah membatasi penggunaan 1 NIK hanya untuk 10 nomor.

"Mulai awal minggu ini kita putuskan dibatasi hanya10 saja," kata Joy di Lampung, Kamis (19/4/2018).

Baca Juga : Register Tak Sesuai, Indosaat Ooredoo Siap Blokir Kartu

Meski demikian, Joy mengatakan, dalam peraturan menteri tidak ada detail aturan yang jelas mengenai penggunaan 1 NIK untuk berapa banyak nomor di dalam 1 operator.

"Aturannya nggak pernah bilang itu harus berapa, peraturan menteri nggak ada batasan, kita inisiatif melakukan itu. Kalau pemilik NIK daftarin dengan 10 nomor itu aturan tata niaga, kalau mau lebih boleh saja. Jika terjadi penyalahgunaan, aturan hukum tinggal melacak siapa yang melakukan pendaftaran," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Joy menilai, oenggunaan 1 NIK untuk banyaknya nomor diakibatkan outlet ingin mengejar target penjualan. "Sehingga mereka melakukan pendaftaran 1 NIK untuk banyak nomor," tukasnya.

Baca Juga : Indosat Ooredoo Catatkan Pertumbuhan Laba Bersih Rp1,1 Triliun

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengungkap bahwa ada kasus dimana satu KK dan NIK dipakai untuk mendaftarkan sekira 2 juta SIM prabayar sekaligus.

Sementara itu, Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Ahmad M Ramlimengaku telah melakukan sejumlah langkah untuk meminimalisir hal tersebut terulang kembali.

" Operator diinstruksikan untuk memblokir nomor-nomor yang termasuk pelanggaran. Untuk penegakkan hukumnya, Kominfo dan Dukcapil sudah melakukan koordinasi dengan Mabes POLRI,” tegasnya.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini