nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dihukum 7 Tahun Tak Boleh Beli Chipset AS, Ini Pembelaan ZTE

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Selasa 24 April 2018 08:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 23 207 1890540 dihukum-7-tahun-tak-boleh-chipset-as-ini-pembelaan-zte-6yXl9gAm3A.jpg (Foto: Reuters)

JAKARTA - ZTE Corporation beberapa waktu lalu dilaporkan tidak bisa membeli chipset Qualcomm selama tujuh tahun. Hal ini terkait dengan keputusan Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Produsen ponsel asal China itu mengaku bersalah pada tahun lalu karena melanggar peraturan AS dengan mengirim secara ilegal barang dan teknologi buatan AS ke Iran. ZTE telah memberhentikan empat karyawan seniornya itu, namun bulan lalu ZTE mengaku tidak mendisiplinkan atau mengurangi bonus untuk 35 orang lainnya. Inilah alasan larangan tersebut terjadi.

Terkini, dalam sebuah pernyataan resmi ZTE telah mengungkap bahwa perusahaan sangat mementingkan Kepatuhan Pengendalian Ekspor. "Sejak April 2016, ZTE Corporation terus menerus menerapkan pelajaran dari pengalaman sebelumnya dalam Kepatuhan Pengendalian Ekspor (Export Control Compliance) dan sangat mementingkan Kepatuhan Pengendalian Ekspor. Di dalam ZTE, kepatuhan dianggap sebagai fondasi dan titik berat kegiatan perusahaan," kata perusahaan.

Lebih lanjut perusahaan memaparkan penjelasan sebagai berikut.

ZTE telah membentuk Komite Kepatuhan yang dipimpin langsung oleh CEO, membangun tim global yang terdiri dari para ahli kontrol ekspor yang berpengalaman, melibatkan beberapa penasehat dan konsultan kelas dunia untuk memberikan panduan profesional guna menetapkan dan mengoptimalkan struktur, sistem dan prosedur kepatuhan pengendalian ekspor ZTE, memperkenalkan dan mengimplementasikan SAP Global Trade System (GTS), menyelenggarakan pelatihan kepatuhan (compliance training) yang mencakup lebih dari 65.000 karyawan, bekerja sama secara komprehensif dengan Monitor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah AS untuk memastikan pemantauan secara real-time dan transparan oleh Lembaga terhadap penerapan Perjanjian-perjanjian yang relevan dengan Pemerintah AS dan persyaratan kepatuhan kontrol ekspor yang berlaku, serta menyediakan lebih dari 132.000 halaman dokumen.

Pada 2017 saja, ZTE menginvestasikan lebih dari USD 50 juta dalam program kepatuhan pengendalian ekspor dan berencana untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya di 2018.

Namun, Biro Perindustrian dan Keamanan (selanjutnya disebut sebagai "BIS") mengaktifkan Penangguhan Perintah Penolakan pada 16 April 2018, dengan alasan bahwa ZTE tidak tepat waktu mengurangi bonus dan mengeluarkan surat teguran kepada karyawan tertentu yang terlibat dalam pelanggaran di masa lalu berkaitan dengan kontrol ekspor dan membuat pernyataan palsu dalam korespondensi dengan Pemerintah AS.

ZTE telah bekerja dengan giat dalam program Kepatuhan Pengendalian Ekspor dan telah menginvestasikan sumber daya yang luar biasa dalam kepatuhan ekspor dan telah membuat kemajuan yang signifikan sejak 2016. Tidak dapat diterima bahwa BIS bersikeras secara tidak adil menjatuhkan hukuman yang paling berat pada ZTE bahkan sebelum selesainya penyelidikan fakta, mengabaikan pekerjaan giat yang terus-menerus dari ZTE dan kemajuan yang telah dibuat pada kepatuhan ekspor serta mengabaikan fakta bahwa (1) ZTE mengidentifikasi sendiri masalah dalam korespondensi dan dilaporkan sendiri oleh ZTE dengan segera; (2) Perusahaan telah mengambil tindakan terhadap karyawan yang mungkin bertanggung jawab atas kejadian ini; (3) tindakan korektif telah diambil segera; dan (4) firma hukum AS yang bergengsi telah dilibatkan untuk melakukan penyelidikan independen.

Baca juga: Qualcomm Tak Bisa Jual Chipset ke ZTE Selama 7 Tahun, Kok Bisa?

Perintah Penolakan tidak hanya akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan ZTE, tetapi juga akan menyebabkan kerugian pada semua mitra ZTE termasuk sejumlah besar perusahaan AS.

Baca juga: Smartphone Huawei dan ZTE Bakal Dilarang di AS, Kok Bisa?

"Dalam hal apapun, ZTE tidak akan menyerah untuk menyelesaikan masalah melalui komunikasi, dan kami juga bertekad, jika perlu, untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak hukum dan kepentingan Perusahaan kami, karyawan kami dan pemegang saham kami, serta memenuhi kewajiban dan bertanggung jawab kepada pelanggan global kami, pengguna akhir, mitra, dan pemasok," terangnya.

Sebagai perusahaan global yang berasal dari Tiongkok, ZTE akan menyatukan semua karyawannya sebagai satu dengan kepercayaan penuh untuk bekerjasama mengambil upaya terbaik untuk memfasilitasi penyelesaian akhir.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini