Lembaga Keamanan Siber Ajak Masyarakat Lawan Teror di Medsos

Mufrod, Jurnalis · Selasa 15 Mei 2018 18:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 05 15 54 1898663 lembaga-keamanan-siber-ajak-masyarakat-lawan-teror-di-medsos-hzs96AMHGY.jpg Ilustrasi media sosial (Foto: Okezone)

JAKARTA - Serentetan peristiwa pemboman di Kota Surabaya sangat mengejutkan publik tanah air. Apalagi ditengarai para pelaku melakukan aksinya bersama mengajak anggota keluarganya.

Bahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa kemungkinan besar para pelaku mempelajari pembuatan bom dari internet.

Menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, menjelaskan bahwa kemungkinan para pelaku bom bunuh diri mempelajari perakitan bom dari internet sangat terbuka lebar. Apalagi dengan banyaknya tools di internet yang membuat para pelaku ini bisa melewati blokir yang dilakukan oleh Kominfo.

Lebih lanjut Pratama memaparkan, internet itu dunia yang sangat luas. Bahkan di balik dunia internet yang biasa kita akses ini terdapat dunia bawah tanah yang disebut deep web dan dark web.

Tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak kegiatan ilegal, seperti transaksi narkoba, perdagangan manusia, termasuk juga komunikasi jaringan terorisme di dalamnya disebabkan terbatasnya akses.

"Bukan sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Aparat hukum harus mulai menelusuri aktivitas terorisme yang tersebar di dunia deep web dan dark web,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Ditambahkan Pratama, langkah preventif perlu dilakukan dengan menelusuri potensi bibit terorisme yang bisa dilacak dari aktivitas digital. Ini juga dimaksudkan sebagai antisipasi penyebaran paham radikalisme melalui internet, terutama lewat media sosial.

Selain itu, aparat juga dituntut untuk segera memetakan jaringan kelompok terorisme berdasarkan informasi hasil penangkapan tersangka. Pratama menjelaskan, sekali pun aksi teror dilakukan secara tunggal, tentu sudah ada komunikasi dan koordinasi dengan jaringan utamanya.

Karenanya menurut Pratama, media sosial juga perlu steril dari paham radikalisme. Pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

"Akun-akun yang sudah jelas aktif menyebarkan paham radikalisme harus segera ditindak dan ditutup. Termasuk juga situs web, pemerintah bisa berkoordinasi dengan penyedia hosting untuk menutup situs-situs web yang meresahkan masyarakat,” pungkasnya

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini