nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Minta OTT Hapus Ribuan Akun Media Sosial Jaringan Terorisme

Sindonews, Jurnalis · Rabu 16 Mei 2018 15:18 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 16 207 1898995 pemerintah-minta-ott-hapus-ribuan-akun-media-sosial-jaringan-terorisme-YXrb1VUn4s.jpg Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (foto: Okezone)

JAKARTA – Meneteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengajak penyedia layanan over the top (OTT) seperti Facebook, Google, dan Telegram untuk bekerjasama dengan pemerintah menghapus ribuan akun media sosial yang mengajarkan, menyebarkan ajaran radikalisme dan terorisme.

Hal itu menyusul aksi serangan bertubi-tubi yang dilakukan para pelaku teror di Surabaya diklaim banyak pihak para pelaku melakukan cara-cara baru untuk berkoordinasi dan melakukan target serangan sehingga sulit untuk dideteksi.

Kemkominfo telah melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang dianggap terkait dengan paham radikalisme dan terorisme, akun tersebut lalu dilaporkan kepada penyedia layanan OTT untuk dihapuskan.

"Kami melakukan pemantauan dan jika dirasakan sudah confirm (berkaitan dengan radikalisme dan terorisme) dilakukan take down dari akun atau konten di medsos atau konten yang dibagikan di layanan berbagi video (seperti YouTube)," tambah Rudiantara Mekominfo saat ditemui Wartawan di Jakarta.

Rudiantara mengungkap, pihaknya sudah melaporkan ada 280 akun Telegram yang langsung di hapus dan berkaitan dengan radikalisme.

Kemudian untuk Facebook, ada sekitar 450 akun yang dilaporkan. Dari jumlah itu, 300 sudah di-take down. Youtube 250, Twitter 60-70 akun yang telah di hapus. "Facebok dan Instagram ada 450, YouTube 250, setengahnya lagi masih dalam proses pemantauan." Ujar Rudiantara.

Namun Rudi mengakui ada beberapa akun yang belum dihapus terkait radikalisme dan terorisme lantaran pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal ini, kata Rudiantara, dilakukan guna memberikan keleluasaan kepada pihak penegak hukum untuk menyelediki lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap terduga teroris. "Polri ingin tahu ini jaringan mana, itu alasan belum dihapusnya. Karena Polri ingin tahu ke mana, maka tidak otomatis dilakukan pemblokiran tetapi itu hanya masalah waktu," tutur Rudiantara.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini