nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

APMI Dukung Deklarasi Menuju First Class Broadcasting Licensing

Nurul Hikmah, Jurnalis · Kamis 07 Juni 2018 18:17 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 06 07 54 1907902 apmi-dukung-deklarasi-menuju-first-class-broadcasting-licensing-7Im6ADuWhu.jpg (Foto: Nurul Hikmah/Okezone)

KUTA - Sejumlah stakeholders bidang penyiaran menyatakan dukungan atas upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan pelayanan perizinan penyiaran yang prima atau First Class Broadcasting Licensing.

Dukungan itu tampak dalam sambutan atas inisiatif Kementerian Kominfo dalam Deklarasi Bersama menuju First Class Broadcasting Licensing yang dicetuskan di Kuta, Badung, Rabu (6/6/2018).

Dukungan stakeholder penyiaran atas inisiatif First Class Broadcasting Licensing berasal dari Dirjen PPI, Dirjen SDPPI, Sekjen Kementerian Kominfo, Ketua KPI Pusat dan para Ketua asosiasi lembaga penyiaran yaitu ATVSI, ATVNI, PRSSNI, ARSSLI, APMI, APTEKINDO, ICTA, ARTVISI, JRKI, ATVLI dan GO TV Kabel.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) Ade Tjendra mengatakan, deklarasi hari ini sesuatu yang didukung dan memang ini suatu gebrakan dari pemerintah.

 

“Karena dari digital online cepat, juga transparan ini sesuatu yang menurut saya sesuai dengan intruksi presiden Jokowi. Yang dilakukan oleh Kominfo ini sangat mendukung dan sangat baik. Bahkan ini sangat baik dari sebelum-sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, yang kedua harus dicermati adalah bagaimana regulasi ini tidak berhenti pada perizinan tetapi juga tata kelola perizinan tersebut.

Baca juga: Adu Spesifikasi Asus ROG Phone dan Xiaomi Black Shark, Siapa yang Menang?

“Ini juga dipantau bagaimana perizinan sesuai dengan peruntukkan operator yang sedemikian banyak,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila mendapatkan izin tetapi kalau tidak dipantau dari sisi kelola perusahaan, bisnis operasional maupun konten hal itu bisa menyimpang.

 

Baca juga: Bocoran Galaxy Note 9 dengan Pemindai Sidik Jari 'Kotak'

“Konten ini penting sekali. Bisa saja konten-konten itu menyimpang, tidak sesuai dengan undang–undang, lha ini yang harus diperhatikan kominfo dan KPI. Agar masyarakat tidak dirugikan karena dalam waktu ini banyak konten asing masuk tanpa sensor dan tanpa izin yang belum tentu sesuai dengan kebudayaan dan culture Indonesia,” paparnya.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini