Pertumbuhan Ekonomi Digital Meningkat, Menkominfo: Perlindungan Konsumen Perlu Diperhatikan

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Rabu 03 Oktober 2018 10:53 WIB
https: img.okezone.com content 2018 10 03 207 1958974 pertumbuhan-ekonomi-digital-meningkat-menkominfo-perlindungan-konsumen-perlu-diperhatikan-FMpbtFyLVD.jpg Ilustrasi e-commerce (Foto: Plan9)

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi digital sekarang ini sudah semakin pesat. Banyak perusahaan di Indonesia yang juga beralih dan mengembangkan sisi digital bisnisnya, seperti e-commerce, start-up, loyalty poin, dan e-payment.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan jika upaya mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Tanah Air harus dibarengi juga dengan perhatian kepada perlindungan konsumen.

“Perlindungan konsumen perlu terus diperhatikan sebab semakin lajunya teknologi digital di dunia sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan platform e-commerce di Indonesia,” kata Rudiantara dalam keterangan resminya, Rabu (3/10/2018).

Hal tersebut menurutnya telah jelas sebagai bagian dalam peta jalan pengembangan e-commerce yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk diketahui, peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik ini (roadmap e-commerce) ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2017.

Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, keamanan siber serta pembentukan manajemen pelaksana.

Kemudian, Rudiantara melanjutkan jika Pemerintah juga saat ini mendukung adanya bisnis digital yang berfokus kepada konsumen. Sekira USD 3,7 miliar telah dikeluarkan untuk mendukung start-up dan unicorn asal Indonesia.

“Alokasi dana tersebut digunakan untuk subsidi yang memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia sebagai konsumen," ujarnya.

Menurut dia konsumen adalah bagian dari penyelesaian ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Oleh sebab itu, lanjut dia pemerintah Indonesia terus berupaya memikirkan konsumen dengan beragam aturan perlindungan dan juga menguntungkan.

Ilustrasi e-commerce

Baca Juga: Peneliti Jelaskan 3 Faktor Penyebab Tsunami Mematikan di Palu

"Seperti affirmative policy berupa jaringan internet cepat broadband backbone Palapa ring kami tujukan untuk semua masyarakat, termasuk kepada konsumen. Persoalan logistik juga sedang jadi isu dan kita juga harus menurunkan logistik cost di negara Indonesia," imbuh dia.

Menteri Rudiantara mengungkapkan, perlindungan terhadap konsumen semakin dapat dirasakan optimal dari penawaran barang maupun jasa jika menerapkan sistem digitalisasi. Ini dimaksudkan agar kompetisi saling terbuka antar industri yang memanfaatkan sistem digitalisasi dapat semakin lebih baik untuk melindungi konsumen dari sebelumnya.

"Misalnya, dengan adanya perusahaan Go-Jek yang memanfaatkan digital ekonomi, semua sistemnya jelas. Dari mulai identitas pengemudi, kemudian tujuan perjalanan, arah perjalanan dan total pembayaran sudah dapat dipastikan, artinya konsumen lebih terlindungi," ujar Menteri Rudiantara.

Bentuk lainnya dari perlindungan konsumen melalui pemanfaatan sistem digitalisasi adalah juga sudah terwujudnya retur yang tersedia di platform market place.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan surat edaran tentang safe harbour policy yang membahas bagaimana caranya melindungi semua pihak. Platform tidak bisa disalahkan selama menyediakan informasi secara jelas dan baik," ujar Menteri Rudiantara.

Menteri Rudiantara mengungkapkan, belum ada negara di kawasan Asia yang memiliki safe harbour policy. Dijelaskan, safe harbour policy merupakan kebijakan pemerintah yang memisahkan tanggung jawab penyedia situs jual beli online dengan memakai konsep marketplace berbasis user generated content (UGC) dengan penjual yang menggunakan jasa situs tersebut.

Digital Tranformasi

Baca Juga: Tips agar Akun Facebook Anda Tidak Mudah Diretas

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini