Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penggunaan Domain .ID Bisa Berantas Pornografi

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Kamis 31 Januari 2019 17:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 31 207 2011962 penggunaan-domain-id-bisa-berantas-pornografi-1SUesk4Aq5.jpeg Ketua PANDI, Andi Budimansyah (Foto: Pernita Hestin Untari/Okezone)

JAKARTA- Pada awal Agustus 2018, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencanangkan internet sehat dengan penerapan "safe mode" pada mesin pencari. Menkominfo bekerja sama dengan para operator atau ISP untuk memblokir situs yang berbau pornografi.

Sayangnya, pemblokiran ini hanya berlaku di Indonesia, beberapa situs yang terdaftar di luar tidak sepenuhnya ditutup dan masih bisa dibuka di luar negeri.

Menanggapi hal ini Ketua PANDI Andi Budimansyah mengatakan jika capaian internet sehat bisa diterapkan dengan menggunakan domain .ID, pasalnya PANDI sebagai pengelola nama domain berhak menutup situs-situs yang tidak sehat.

"Jka pakai domain .ID itu bisa kontrol. Misalnya di Indonesia, mau membuka Playboy.com kan tidak bisa, tapi ketika ke Singapura itu kan bisa. Karena ini tidak ditutup dan hanya di blokir DNS-nya. Kalau misal menggunakan domain .ID maka sepenuhnya ditutup di seluruh dunia tidak bisa dibuka," jelas Andi.

PANDI

Baca Juga: 10 Ribu Pengguna Domain .ID Berasal dari Asing, Ini Penjelasan Ketua PANDI

Andi mengungkapkan jika ada regulasi penggunaan nama domain .ID serentak itu akan lebih baik dan saat ini PANDI terus berusahan untuk menjadikan domain .ID menjadi domain utama di Indonesia.

Selain manfaat anti pornografi, penggunaan domain .ID juga akan menghemat Internet Sevice Provider (ISP) Indonesia, karena DNS Domain .ID tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Kemudian sebagai ccTLD Indonesia, penggunaan Domain .ID tentunya tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan Indonesia, sehingga selain mengurus pendaftaran, PANDI juga dapat menolak pendaftaran, menonaktifkan sementara, dan menghapus Nama Domain yang melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini