Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Siapkan Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2019 13:36 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 17 54 2056933 pemerintah-siapkan-regulasi-perlindungan-data-pribadi-50eWIMv55o.jpg Pemerintah siapkan regulasi perlindungan data pribadi (Foto: Reuters)

Untuk memperkuat perlindungan data pribadi, kata Ismail, Kementerian Kominfo telah menginisiasi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Salah satu pasal dalam Draft UU PDP, disebutkan “Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik ada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.”

Dalam draft itu juga ditegaskan mengenai data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Ismail berharap adanya UU PDP ini nantinya akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.

“Saat ini RUU PDP tersebut tengah berada di meja Sekretariat Negara (Setneg) untuk selangkah lagi diserahkan kepada pihak DPR guna pembahasan lebih lanjut untuk segera disahkan,” jelas Ismail.

Tindak Lanjut BRTI

Menindaklanjuti adanya kasus jual beli data, menurut Ismail, BRTI dan Kementerian Kominfo akan meminta kepada penyedia platform e-commerce maupun media sosial untuk menurunkan promosi, iklan atau gerai yang melakukan jual beli data pribadi melalui saluran yang dimiliki. Selain itu, BRTI juga telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

Pertama, pengetatan registrasi kartu SIM prabayar agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tiap-tiap nomor telepon.

Kedua, membuka saluran pengaduan publik melalui Twitter @aduanBRTI. Pengguna telekomunikasi dapat mengadukan kasus penipuan atau pelanggaran lainnya melalui saluran ini. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, nomor telepon yang diadukan dapat diblokir.

Ketiga, bekerja sama dengan pihak terkait seperti otoritas di bidang finansial dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus jual beli data pribadi.

 Pemerintah siapkan regulasi perlindungan data pribadi

Baca juga: Asus Luncurkan Zenfone 6 dengan Flip Camera, Intip Spesifikasinya

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini