Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cegah Provokasi dan Hoaks Aksi 22 Mei, Pemerintah Batasi Akses Media Sosial

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2019 14:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 22 207 2058962 cegah-provokasi-dan-hoaks-aksi-22-mei-pemerintah-batasi-akses-media-sosial-6PQMKGuAk5.jpg Ilustrasi Media Sosial (Foto: Marketwatch)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan jika pihaknya telah membatasi akses media sosial. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari provokasi dan berita bohong kepada masyarakat luas.

"Untuk sementara, untuk menghindari provokasi dan berita bohong kepada masyarakat luas. Akan kita adakan pembatasan akses di media, fitur tertentu agar tidak diaktifkan. Media sosial maksud saya untuk menjaga tidak adanya hal-hal negatif," kata Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Sayangnya masih belum diketahui apa saja media sosial yang dibatasi. Seperti diketahui sebelumnya beberapa warganet juga mengeluhkan Instagram, WhatsApp, dan Facebook mengalami gangguan.

Sebelumnya dia juga mengatakan jika aksi damai yang dilakukan pada 21 Mei 2019 jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 berubah menjadi aksi brutal pada dini hari, (22/5/2019).

"Aksi brutal dengan petugas telah menyerang asrama brimob dan polri tinggal. menyerang mobil dan aksi brutal lainnya yang menyebabkan kekacauan dan menimbulkan korban," kata dia.

 Pemerintah batasi akses media sosial

Baca Juga: Milenial Cenderung Tertarik Brand yang Aktif di Media Sosial

Terdapat beberapa korban yang gugur atas aksi tersebut. Di media sosial pun menurut dia terdapat beberapa provokasi yang menyebutkan jika aparat keamanan menggunakan senjata api, padahal tidak.

"Pada saat mengawal demonstrasi, aparat keamanan diinstruksikan untuk tidak menggunakan senjata api oleh kapolri dan panglima TNI. senjata disimpan di gudang dan mereka menggunakan perisai, pentungan, dan alat lainnya tapi bukan senjata api," ungkap dia.

Kominfo juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan konten kekerasan di media sosial yang dapat memicu hoaks.

“Kominfo pun mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan (aksi 22 Mei) di media apapun,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini