Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Akses Media Sosial Dibatasi saat Aksi 22 Mei, Ormas Paska Mesika Layangkan Gugatan

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2019 11:44 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 24 207 2059834 akses-media-sosial-dibatasi-saat-aksi-22-mei-ormas-paska-mesika-layangkan-gugatan-eM8Hvf0tUL.jpg Ilustrasi Media Sosial (Foto: Sky News)

JAKARTA - Pemerintah membatasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook saat aksi 22 Mei 2019. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara untuk mencegah viralnya informasi negatif atau hoaks maupun provokasi. Seperti diketahui belakangan ini kerap kali muncul berita bohong dari media sosial.

Meskipun demikian, beberapa masyarakat mengeluhkan hal tersebut karena tak bisa mendapat akses media sosial. Bahkan Organisasi masyarakat DPP Paska Mesika pun mengajukan gugatan atas tindakan Pemerintah membatasi media sosial.

"Keputusan Pemerintah memblokir atau mengurangi fitur upload-download gambar dan video menggunakan WA, IG dan FB sejak tanggal 22 Mei 2019 telah merugikan masyarakat di Indonesia dan mengenai UU-nya memblokir apa? Kan sama-sama pernah dengar e-corn atau e-con yang mana masyarakat secara online mengirimkan foto/video sebelum pemblokiran jadi apa salah masyarakat?," kata Ketua Umum Ormas DPP Paska Mesika Tonin Tachta Singarimbun kepada Okezone, Jumat (24/5/2019).

Baca Juga: Aksi 22 Mei, Netizen Ramaikan #WhatsAppDown, #instagramdown dan #facebookdown

Menurut dia saat ini sudah ada 100 laporan dengan beberapa keluhan seperti suasana yang mencekam selama pemblokiran fitur WhatsApp, Instagram, dan Facebook, masyarakat stres menanggung pemblokiran fitur media sosial, dan dampak ekonomi, sosial lainnya.

"Kehidupan masyarakat indonesia  telah tergantung atau menjadi kebutuhan materil dan imateril yang dibatasi pemerintah tersebut misalnya Rini yang melakukan kegiatan usahanya melalui FB, IG dan WA menjadi rugi karena tidak dapat jualan, Tono seorang kurir yang tidak dapat mengirimkan bukti penerimaan barang , Tini tidak bisa mengirimkan foto dan video pesta ulang tahun dan banyak case-case lain," jelas Singarimbun.

Gugatan atas pembatasan media sosial usai aksi 22 Mei

Baca Juga: Soal Aksi 22 Mei, Facebook: Kami Sedang Koordinasi dengan Pemerintah

"Mereka adalah rakyat yang telah diberikan hak konstitusi dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga pelanggaran apa yang dialami oleh masyarakat tersebut?," imbuh Singarimbun.

Untuk diketahui Ormas DPP Paska Mesika yang berbadan hukum akan mengajukan gugatan class action di Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini direncanakan akan didaftar pada 27 Mei 2019.

"Jangan dikatakan nantinya pengumpulan massa (People Power) karena ini murni pelanggaran yaitu perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah kepada rakyatnya walaupun pasti ada yang tidak perduli atau tidak merasa rugi dengan pemblokiran beberapa fitur tersebut," kata Singarimbun.

Class action menurut Singarimbun sesuai terminologinya telah terpenuhi yaitu waktu dan keadaan kejadian yang sama sehingga nantinya masyarakat yang menjadi anggota  class action akan menerima ganti kerugian walaupun pasti ada upaya Pemerintah mengumpulkan masyarakat lain yang tidak merasa rugi.

Ini akan menjadi case adu strategi menurut Singarimbuh karena dampak nuansa politik masih kental dan pemblokiran tersebut mungkin juga ada terkait dengan itu tetapi sepatutnya warga tidak dirugikan.

Baca Juga: Aksi 22 Mei Berujung Ricuh, Netizen Gaungkan #saveindonesia

"Kita lihat nanti Hakim pro ke mana karena Tonin yakin Hakim juga pengguna media sosial WhatsApp, Instagram atau Facebook yang juga secara langsung mengalami pemblokiran fitur favorit tersebut. Kami akan menuntut kerugian materil bisa mencapai triliun rupiah," pangkasnya.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini