Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tiga Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Berita Hoaks

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Senin 27 Mei 2019 16:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 27 207 2060932 tiga-langkah-pemerintah-cegah-penyebaran-berita-hoaks-MUQlzL3S7b.jpg Ilustrasi berita hoaks (Foto: Scientific American)

JAKARTA - Berita hoaks di media sosial saat ini kerap kali memicu adanya tindakan negatif seperti kekerasan. Pemerintah pun berupaya untuk mengurangi dampak hoaks yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan.

"Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu," ujar Menteri Rudiantara dalam keterangan resminya, Senin (27/5/2019).

Rudiantara juga mengungkapkan ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten atau berita hoaks. Menurut dia, langkah itu lazim dan kerap diambil oleh Pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

Adapun langkah pertama yakni menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerjasama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Dan ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file.

 Tiga Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Berita Hoaks

"Pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan," jelas Rudiantara.

Menteri Kominfo kemudian memberikan contoh bagaimana Srilanka menutup akses ke Facebook dan WhatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan anti-muslim yang mengikutinya.

Sementara, Iran pernah menutup akses Facebook pada 2009 setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad.

"Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan," tandas Rudiantara.

Langkah ini diharapkan bisa menurunkan penyebaran berita hoaks.

Baca juga: Konsumsi Internet Masyarakat saat Ramadan Meningkat

Tutup Akses 2184 Akun dan Website

Sebelum dan selama pembatasan akses sebagian fitur platform media sosial dan percakapan instan berupa fitur image dan video, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup ribuan akun media sosial dan situs web. Sebanyak 551 akun facebook telah diblokir.

Kemudian akun twitter 848 akun, Instagram 640 akun, Youtube 143 akun, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn. Total ada 2184 akun dan website yang telah diblokir.

Kementerian Kominfo juga bekerjasama dengan penyedia platform digital. "Itu juga ditempuh. Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan," jelas Rudiantara.

Menurut Menteri Kominfo semua itu perlu dilakukan agar sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan. Bahkan, Menteri Kominfo mengajak semua kalangan untuk memulai dari diri sendiri agar tidak menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum.

"Jangan lelah untuk mengimbau agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah, maupun provokasi untuk melanggar aturan atau hukum. Tentu saja harus kita mulai dari diri sendiri," ucap Rudiantara.

 Tiga Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Berita Hoaks

Baca juga: Lisensi Android Dicabut, Analis: Ponsel Huawei Bakal Hilang dari Pasar Internasional

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini