Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Smart City, Smart Building dan Pemindahan Ibu Kota di Era Revolusi Industri 4.0 (1)

Selasa 28 Mei 2019 09:37 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 28 207 2061179 smart-city-smart-building-dan-pemindahan-ibu-kota-di-era-revolusi-industri-4-0-1-rIjEmBeySb.png

Wacana pemindahan Ibu Kota negara sebelumnya telah dicetuskan sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno, namun jika diselisik lebih jauh, wacana pemindahan ibu kota sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat zaman penjajahan. Pada 2017, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), wacana pemindahan ibu kota negara kembali ramai diperbincangkan. Lewat Bappenas, wacana pemindahan ibu kota negara pun terus digodok dan akhirnya Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah memutuskan akan memindahkan Ibukota Indonesia ke luar Pulau Jawa.

Awalnya ada tiga pulau yang akan dipilih sebagai alternatif yaitu Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan, bahkan pemerintah sudah mengundang kepala daerah dari kepulauan yang disebutkan diatas minus Sumatra untuk mendiskusikan rencana pemindahan Ibu Kota tersebut yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Bahkan Presiden Jokowi beserta beberapa anggota Kabinet Kerja sudah mengunjungi Kaltim dan Kalteng. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan Bukit Soeharto di Kabupatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang terletak di antara dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda. Setelah itu Jokowi terbang ke Palangka Raya untuk mengunjungi kawasan yang disebut sebagai 'segi tiga emas' di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Tanah Mas, Katingan dan Pulang Pisau. Namun Jokowi kemudian hanya mengunjungi Tanah Mas, dan batal ke kedua kabupaten lainnya.

Pemindahan ibu kota juga sejalan dengan fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional untuk lima tahun ke depan. Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Karena itu, ada beberapa alasan pemindahan ibukota di antaranya banjir tahunan dan Kemacetan kota Jakarta yang semakin parah serta kepadatan penduduk Jakarta.

Smart City, Smart Building dan Pemindahan Ibu Kota di Era Revolusi Industri 4.0

Tapi di lain sisi untuk membangun Ibukota baru membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup di samping ketersediaaan air dan bebas dari bencana dan last but not least anggaran dan biaya. Kajian dari Bappenas diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp.323 hingga Rp.466 Triliun dan akan memakan waktu sekitar 10 tahun hingga selesai secara keseluruhan.

Harapan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke ibukota baru yang sudah mengerucut Ke Pulau Kalimantan ini tentunya ingin mengikuti kisah sukses dari beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat yang memindahkan ibukota dari New York ke Washington DC pada tahun 1800, Jepang yang memindahkan ibukota dari Kyoto ke Tokyo pada tahun 1959, Brazil yang memindahkan ibukota dari Rio De Janeiro ke Brazilia pada tahun 1960, Australia yang memindahkan ibukota dari Melbourne ke Canberra pada tahun 1913, Malaysia yang memindahkan ibukota dari KL ke Putrajaya pada tahun 1999. Dalam pembicaraan tentang pemindahan ibu kota negara yang terpisah dari pusat bisnis, ibukota Australia Canberra termasuk yang sering disebut sebagai rujukan.

Ibu kota yang baru perlu Infrastruktur yang baik dan terintegrasi mulai dari infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum seperti jalan, air bersih (pipa), sanitasi, waduk, tanggul, kanal, pengolahan limbah, pelistrikan, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, terminal bus hingga Infrastruktur Digital (ICT) maupun Infrastruktur Sosial seperti perumahan, rumah sakit, sekolah, universitas, tempat beribadah, stadion, taman kota dan tempat hiburan, berkaca pada masalah-masalah yang telah terjadi di pembangunan infrastruktur Jakarta.

Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam pemindahan Ibu Kota. Tidak bisa dimungkiri laju pertumbuhan ekonomi negara tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya juga akan memengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.

Seiring rencana pemindahan Ibu Kota negara keluar Pulau Jawa, ini saat dan momen yang tepat bagi pemerintah untuk mengimplementasikan pembangungan Ibu Kota RI dengan Smart City dan Smart Building secara terIntegrasi dari awal (titik nol).

Menurut SmartCities.ieee.org, Smart City merupakan kota pintar yang menyatukan teknologi, pemerintah dan masyarakat dan termasuk tapi tidak terbatas pada elemen-elemen berikut ini: 1. ekonomi pintar (smart economy), 2. mobilitas pintar (smart mobility), 3. lingkungan pintar (smart environment), 4. orang pintar (smart people), 5. Hidup pintar (smart living), 6. pemerintahan pintar (smart governance).Smart City, Smart Building dan Pemindahan Ibu Kota di Era Revolusi Industri 4.0

Kota pintar adalah kota yang perencanaannya dipahami dengan tujuan menghubungkan semua satu sama lain menggunakan state-of-the-art teknologi. Konektivitas ini, yang menciptakan sejumlah besar data, kemudian digunakan untuk meningkatkan layanan kota dan infrastruktur serta meningkatkan lingkungan warga dan kualitas hidup.

Karena perencanaan perkotaan kota pintar dan berkelanjutan mempengaruhi setiap orang, sangat penting bahwa kita (pemerintah) mengetahui dan memahami apa teknologi yang terlibat dalam membangun kota yang pintar dan bagaimana mereka (partisipasi publik) dapat membantu mencapai tujuan akhir dari transformasi perkotaan menjadi benar-benar kota pintar masa depan.

Masing-masing kota pun melakukan fokus berbeda dalam membangun kotanya menjadi kota yang pintar, tergantung skala prioritas.

Smart Building / Gedung Pintar adalah sebuah bangunan dan infrastruktur yang memberikan pemilik, operator dan penghuni dengan lingkungan yang fleksibel, efektif, nyaman dan aman melalui penggunaan sistem teknologi gedung yang  terintegrasi, komunikasi, dan kontrol. Bangunan pintar kadang-kadang disebut sebagai 'bangunan otomatis (automated building), bangunan cerdas (intelligent building), atau bangunan yang menggabungkan teknologi pintar.

Namun, itu adalah istilah yang cukup ambigu yang pada tingkat yang paling dasar telah digunakan untuk menggambarkan bangunan yang mencakup teknologi seperti: Automated systems. Intelligent building management systems, Energy efficiency measures, Wireless technologies, Digital infrastructure, Adaptive energy systems, Networked appliances, Data gathering devices, Information and communications networks, Assistive technologies & Remote monitoring.

Karena pembangunan Ibu Kota RI yang baru dilakukan dari nol maka pembangunan gedung-gedung Lembaga-lembaga negara seperti Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Rumah Dinas, Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan (SD s/d Perguruan Tinggi), Lembaga Pemasyarakatan, Sarana Olahraga & Hiburan serta Sarana pendukung lainnya bisa mengimplementasikan Smart Building dan Smart City. Smart City, Smart Building dan Pemindahan Ibu Kota di Era Revolusi Industri 4.0

Sekaligus secara bersamaan, akan jadi pioneer dan role model pembangunan kota baru yang mengimplementasikan kedua teknologi tersebut secara bersamaan dan terintegrasi di Indonesia. Karena semua Smart City yang sudah dimplementasikan di Indonesia saat ini entah itu kota dan gedung serta fasilitas pendukung sudah berdiri terlebih dahulu dan dibangun sejak puluhan bahkan hingga ratusan tahun lalu (seperti Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Makassar, dsb). Baru setelah itu diImplementasikan Smart City dan Smart Building (beberapa diantaranya).

Beruntung di era kita dimana pemerintah berencana membangun kota baru untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan dunia sudah memasuki era Industri 4.0. Karena itu, untuk mewujudkan Smart City dan Smart Building kita membutuhkan Digital Infrastruktur baik itu Intrastruktur Telekomunikasi maupun Infrastruktur IT.

Untuk Infrastruktur Telekomunikasi, kita sudah berhasil menggelar Palapa Ring (Fiber optic) seluas 36 ribu km dari Sabang hingga Merauke, Satelit Merah Putih dan Satelit Nusantara untuk  internet broadband dan 3 operator telekomunikasi (Tsel, Isat dan XL) sudah berhasil menguji layanan 5G tahun lalu. 5G akan sangat mendukung kesuksesan implementasi jaringan Smart City di Ibu Kota baru yang akan dibangun disamping keberadaan jaringan fiber optik dan Satelit.

Untuk Infrastruktur IT kebutuhan Data Center dan Cloud Computing serta Security Manajemen (Cyber dan Data Security) adalah kebutuhan dasar Infrastruktur IT yang mesti disiapkan.

Jadi selain pemerintah bisa mengimplementasikan Smart City dan Smart Building yang didukung oleh Digital Infrastruktur berbasis industri 4.0, pada saat yang sama pemerintah juga dapat mengimplementasikan aplikasi dan teknologi yang menjadi penopang utama pembangunan sistem Industri 4.0 untuk menjadikan Ibukota Baru RI menjadi Ibukota yang Pintar, Modern, Green, Kreatif, Futuristik, Berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis Teknologi.

Penulis :

Hasnil Fajri

Praktisi, Pengamat & Penulis ICT & Ekonomi Keatif

hasnilf@gmail.com

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini