Smart City, Smart Building dan Pemindahan Ibu Kota di Era Revolusi Industri 4.0 (2)

Selasa 28 Mei 2019 14:21 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 28 207 2061312 smart-city-smart-building-dan-pemindahan-ibu-kota-di-era-revolusi-industri-4-0-2-5kuoK1osJu.jpg Smart City (Foto: Security Intelligence)

Blockchain

Blockchain adalah transformasi global ekonomi digital. Namun, Blockchain teknologi masih sebuah konsep yang cukup baru di lingkungan kota pintar. Mengintegrasikan teknologi Blockchain ke kota pintar dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan semua layanan kota pintar yang pada saat yang sama dapat meningkatkan keamanan dan layanan transparansi.

Blockchain teknologi dapat digunakan dalam diri mengeksekusi kontrak atau kontrak pintar (smart contract) ; ini adalah perjanjian antara pihak-pihak yang langsung ditulis ke dalam baris kode. Kontrak pintar memungkinkan untuk dipercaya dan transparansi transaksi tanpa membutuhkan mediasi pihak ketiga.

Hal ini membuat proses lebih mudah, lebih murah, lebih aman dan lebih cepat. Blockchain teknologi dapat membantu dalam penagihan dan transaksi pengolahan, penanganan fasilitas manajemen atau memfasilitasi grid pintar energi berbagi.

 Smart City, Smart Building dan Pemindahan Ibu Kota di Era Revolusi Industri 4.0

Bagaimanapun, investasi untuk Implementasi Smart City, Smart Building, Aplikasi dan Teknologi yang menjadi penopang utama pembangunan sistem Industri 4.0 pada Ibukota baru RI tersebut memerlukan modal dan biaya yang cukup besar berupa Infrastruktur, Hardware, Software dan Solusinya selain Ketersediaan Lahan. sarana fisik dan penunjang lainnya.

Implementasi Smart City, Smart Building, Aplikasi dan Teknologi lainnya (IoT,GeoSpatial,AI,Robotik, VR/AR, BlockChain, Cloud, Datacenter, Cibersecurity & Digital Infrasruktur lainnya) dapat dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dengan metode Staging dan bisa dilakukan Pemindahan bertahap begitu tiap Staging selesai. Proses Pembangunan termasuk Pemindahan Ibukota Baru ini diperkirakan memakan waktu 5-10 tahun.

Solusi Investasi (modal dan biaya) dalam membangun Ibukota RI yang baru ini tidak bisa hanya Pemerintah Pusat sendirian menerapkannya, tapi hendaknya melibatkan pihak BUMN, BUMD dan Swasta dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) selain dana dari APBN seperti sudah disampaikan oleh Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nasional Bambang Brodjonegoro

Adapun wacana Pemerintah yang akan membentuk sebuah Badan Otoritas untuk mengurus Pemindahan Ibukota ini hendaknya beranggotakan semua shareholder dan stakeholder terkait: Praktisi dan Pakar, Akademisi, Komunitas dari semua bidang yang terkait selain dari unsur Pemerintah dan Birokrasi guna mendapatkan Hasil Kajian dan Blueprint detail serta Implementation Plan & Strategi yang terbaik untuk dieksekusi dan diimplementasikan, jangan lupa mengundang Partisipasi Publik (diluar anggota badan otoritas) pada Forum Grup Discussion(FGD) sesuai bidang masing-masing. Last but not Least Pemilihan Konsultan Pendamping dan Perusahaan Mitra Pemerintah (Konsorsium) yang terlibat Pemindahan dan Pembangunan Ibukota baru haruslah sudah Berpengalaman dan mempunyai Track Record serta mempunyai Integritas Terbaik.

Penulis:

Hasnil Fajri

Praktisi, Pengamat & Penulis ICT & Ekonomi Keatif

[email protected]

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini