ICT Watch Desak RUU PDP Dibahas di DPR Tahun Ini

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Jum'at 02 Agustus 2019 10:40 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 02 207 2086779 ict-watch-desak-ruu-pdp-dibahas-di-dpr-tahun-ini-n4beyy5TND.jpg Ilustrasi Privasi Data (Foto: New Straits Times)

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan ini kasus pelanggaran data pribadi meresahkan masyarakat. Belum lagi dengan berkembangnya internet yang semakin luas, data pribadi seseorang disalahgunakan dengan berbagai modus pinjaman online, kuis, dan banyak hal.

Meskipun demikian, Organisasi Masyarakat ICT Watch mengungkapkan jika hingga penghujung Juli 2019, naskah RUU Perlindungan Data Pribadi belum kunjung diserahkan kepada DPR.

"Concern (perhatian) kita terhadap data pribadi itu sangat besar, tapi kurang dilindungi dengan undang-undang yang ada," kata Indriyatno Banyumurti, Program Koordinator ICT Watch dalam diskusi publik di Jakarta pada Kamis.

Lebih lanjut dia mengungkapkan beberapa hal yang mampu memicu pelanggaran pribadi seperti modus pinjaman online, pertukaran data kartu identitas, dan aplikasi pada smartphone.

"Misal saja undangan WhatsApp Grup tanpa seizin kita hal-hal seperti itu yang simple dan harus awareness (sadar)," kata dia.

Dia juga mengungkapkan jika ICT Watch dan beberapa organisasi lain ICSF dan SAFEnet mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk dibahas pada rapat DPR tahun ini.

Darurat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Baca Juga: UU PDP Diharapkan Cegah Jual Beli Data NIK dan KK Secara Ilegal

"Masih dibahas diinternal pemerintah tapi, pembahasan diskusi yang alot, jadi kita harapkan kementerian lembaga untuk bisa mendorong RUU PDP ini ke Parlemen," katanya.

"Kita tahu bahwa sekitar dua bulan lagi masa periode jabatan pada pemilu yang lalu akan selesai. Kami berharap sebelum masa alih jabatan ini sudah dibahas. Syukur-syukur sudah sah, takutnya hasilnya tidak maksimal. Ini yang diharapkan," kata Indriyatno.

Lebih lanjut Indriyatno juga mengatakan jika pihaknya juga meminta adanya peran dan kehadiran yang lebih serius dan signifikan dari pengampu kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat Indonesia terkait maraknya penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran data privasi melalui sejumlah layanan dan platform online.

Darurat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Baca Juga: SAFEnet Ungkap Tiga Jenis Pelanggaran Privasi Terkait Data Pribadi

Baca Juga: Ini Alasan Hendrawan Ungkap Kasus Jual Beli Data NIK dan KK di Facebook

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini