Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPPT Dorong SPBE untuk Tatakelola Pemerintah Semakin Handal

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Minggu 04 Agustus 2019 15:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 04 207 2087386 bppt-dorong-spbe-untuk-tatakelola-pemerintah-semakin-handal-8WqCfjrgsh.jpg Ketua BPPT, Hammam Riza (Foto: BPPT)

JAKARTA- Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong pemerintah untuk meningkatkan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam keterangan resminya, Minggu (4/8/2019) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, sistem ini pun diharapkan membuat tatakelola pemerintah semakin handal.

"Jadi tatakelola pemerintahah dengan berbasis pemanfaatan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi, tentu akan membuat kinerja semakin handal dan optimal," ujar Hammam.

Dia kemudian menuturkan bahwa dirinya menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, pada Jumat (02/08/2019). Pada kesempatan tersebut pun dibahas terkait pentingnya penerapan SPBE di seluruh sistem pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, bahkan hingga perangkat desa.

BPPT Dorong Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Baca Juga: BPPT: SDM Berbasis Iptek Jadi Pilar Pembangunan Nasional

"Selain meningkatkan efisiensi, SPBE juga akan memudahkan integrasi dalam proses tatakelola pemerintahan. Hal ini yang nantinya juga akan membuat layanan kepada publik dapat lebih cepat prosesnya," terangnya.

Menimpali pernyataan Hammam, Menteri PAN-RB Syafruddin menyebut BPPT harus mampu leading dalam melakukan inovasi di era 4.0 ini. Dia juga meminta agar BPPT terus mengawal program SPBE hingga implementasinya nanti.

"Harus segera di rampungkan SPBE ini. BPPT harus bantu kawal menjadi penggerak SPBE," tegas mantan Wakapolri itu.

Menteri Syafruddin juga mengatakan bahwa BPPT memiliki peran penting dalam manajemen SPBE. Khususnya dalam melakukan audit, agar tidak terjadi pemborosan belanja negara.

"Jangan sampai nanti kita sudah buat aplikasinya, kemudian baru kita pakai sebentar, muncul lagi sistem baru aplikasi baru. Ujung-ujungnya harus belanja negara lagi, yang berujung pada pemborosan", tegas Syafruddin.

Perlu diketahui, SPBE tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dalam perpres tersebut BPPT memiliki tanggung jawab dalam membangun knowledge management system di seluruh pemerintahan pusat maupun daerah, dalam menggunakan layanan publik secara elektronik.

Saat ini lanjut Hammam, BPPT tengah menggarap kajian Artificial Intelligence, Cloud, sistem audit infrastruktur dan audit aplikasi umum berbagi pakai dalam mendukung SPBE.

BPPT Dorong Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Baca Juga: Dinilai Lebih Efisien, Pemilu Elektronik Cegah Peretasan

“Untuk melaksanakan audit infrastruktur perlu ada pengetahuan audit data center, audit jaringan dan storage atau sistem penyimpanan data. Kemudian kita juga mengaudit aplikasi umum yang ada seperti e-budgeting, e-performance, e-services dari sistem pemerintahan," rincinya.

Dirinya pun berharap nantinya SPBE ini juga memiliki fungsi Enterprise Resource Planning (ERP) atau aplikasi manajemen proses bisnis dalam tatakelola pemerintahan.

"Jadi ya masyarakat pun nanti dapat mengakses layanan pemerintah dengan cepat dan mudah. Misal kalau mau mengurus akta lahir, KTP, izin usaha sampai akta mati, misalnya, semua nanti dapat dilakukan secara elektronik,” pungkas Hammam.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini