Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengambilan Data Pribadi Harus Seizin Pemilik

Rabu 07 Agustus 2019 10:24 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 07 207 2088762 pengambilan-data-pribadi-harus-seizin-pemilik-GRxwhIs35J.jpg Ilustrasi data pribadi. Foto : Shutterstock

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa dalam pemprosesan data pribadi harus ada dasar legalitas. Dasar itu sekurangnya dalam bentuk persetujuan dari pemilik data.

Baca Juga : Terungkap Bermacam Modus Pelaku Curi Data Pribadi NIK dan KK

“Setiap data harus ada legal basisnya, setidaknya ada beberapa legal basis di antaranya persetujuan (consent) dimana seseorang memberikan persetujuan untuk data pribadinya diproses,” jelasnya dalam Seminar Aspek Hukum Komersialisasi Data di Indonesia di The Darmawangsa, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut Semuel, ada beberapa bentuk legalitas lain yaitu, contractual necessity atau legal obligation. "Dimana kita punya obligasi untuk memberi data kita,"ujar Semuel.

Baca Juga : Solusi Kebijakan Tepat Sasaran dengan Satu Data

Selanjutnya, Dirjen Aptika menyebut dua bentuk legalitas yaitu vital interest, legitimate interest. 'Vital interest yang diperlukan untuk melindungi kepentingan vital pemilik data; public interest yaitu pemprosesan yang dilakukan untuk kepentingan umum; dan legitimate interest yang dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga," jelasnya.

Semuel menyebutkan prinsip pemrosesan data pribadi itu mulai dari cara pengumpulan yang dilakukan secara terbatas dan spesifik serta melindungi keamanan data pribadi.

Baca Juga : Kemendagri Minta Masyarakat Hati-Hati Berikan Data Pribadi ke Orang Lain

"Selain itu perlu kepastian akurasi data, menjamin hak pemilik data pribadi; sesuai dengan tujuannya; memberitahukan tujuan yang jelas; dan dimusnahkan/dihaps selama masa retensi berakhir," jelasnya.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang menjadi isu penting, Dirjen Semuel menjelaskan bahwa di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang tersendiri masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

“Setidaknya ada 32 regulasi terkait perlindungan data pribadi diantaranya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi di dalam Sistem Elektronik. Melalui RUU Perlindungan Data Pribadi ini kita buat satu definisi yang sama, kita satukan sehingga masyarakat bisa memahami apa yang diatur dalam RUU PDP,” jelas Semuel.

Baca Juga : SAFEnet Ungkap Tiga Jenis Pelanggaran Privasi Terkait Data Pribadi

Dalam RUU Perlindungan data akan diatur berbagai hal diantaranya jenis data pribadi, hak pemilik data, pemrosesan data pribadi, pengecualian terhadap perlindungan data pribadi.

"RUU juga memuat pengendali dan prosesor, kewajiban dan tanggung jawab, peran pemerintah dan masyarakat, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, kerjasama internasional, dan tentu ketentuan sanksi administrasi atau pidana," jelasnya.

Baca Juga : Ini Alasan Hendrawan Ungkap Kasus Jual Beli Data NIK dan KK di Facebook

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini