KPI Bisa Blokir Konten Porno di YouTube dan TV Online

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Kamis 08 Agustus 2019 12:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 08 207 2089281 kpi-bisa-banned-konten-pornografi-hingga-kekerasan-di-youtube-wS4Rofaar6.jpg Ilustrasi YouTube (Foto: BBC)

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tengah mengupayakan adanya undang-undang baru untuk mengawasi konten digital pada YouTube, TV Streaming, dan Facebook TV. Meskipun demikian berkas tersebut masih menunggu revisi dan pengesahan dari DPR.

Menurut Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis KPI juga tengah mengkaji apakah nantinya akan memberikan peringatan pada institusi seperti YouTube atau langsung kepada channel-channel terkait. Adapun beberapa jenis konten yang akan diawasi oleh KPI yakni konten yang berbau sadisme, pornografi, dan kekerasan.

"Jadi kita masih kaji apakah nanti yang dilakukan pendekatan itu institusi YouTube-nya atau langsung kepada orang-orang di dalam channel YouTube-nya. Nanti dari peraturan yang ada, yang melakukan pelanggaran tersebut akan di-banned (dilarang) atau di sini KPI memberikan banned," kata Andre kepada Okezone, Kamis (8/9/2019).

 KPI Awasi Konten Digital Seperti YouTube, Netflix, dan Facebook

Baca Juga: Cegah Konten Negatif, KPI Bakal Awasi Konten YouTube, Netflix dan Facebook

Lebih lanjut dia juga mengatakan jika nantinya akan dilakukan pengkajian pada semua media baru ini (YouTube, Netflix, dan Facebook) pengawasannya akan seperti apa.

Andre juga mengatakan hadirnya rencana ini juga adil bagi media-media televisi mainstream. Pasalnya beberapa media baru sekarang juga masuk ke dalam ranah broadcasting atau penyiaran.

Sayangnya Andre masih belum mengetahui kapan undang-undang tersebut berlaku. Dia juga berharap rencana KPI  ini segera dijalankan.

Baca Juga: Kominfo Imbau Youtuber Agar Jangan Bikin Konten Vulgar

Baca Juga: Kominfo Blokir Konten Negatif di 11 Aplikasi Live Chat

Hal yang sama (pemblokiran) juga sebelumnya pernah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika atas konten yang melanggar unsur kesusilaan dari seorang Youtuber bernama Kimi Hime. 

Plt Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, Kimi Hime diduga melanggar unsur kesusilaan yang tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

"Setelah kami mendapatkan laporan langsung dari masyarakat beberapa kali melalui aduan konten, laporan itu dikuatkan oleh permintaan resmi Ketua Komisi I dalam RDP," kata Ferdinandus pada Konpers Kimi Hime di Press Room Kominfo, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019.

Setelah menerima laporan, Kementerian Kominfo langsung melakukan profiling terhadap akun YouTuber Kimi Hime. Pada awalnya ada sejumlah konten yang dinilai secara umum belum memenuhi melanggar UU ITE. Namun hal tersebut diralat karena setelah melakukan profiling lebih mendalam, ditemukan konten-konten vulgar.

"Karena kami melihat secara sepintas di awalnya. Tapi kemudian berdasarkan profiling dari tim AIS Kominfo, kami menemukan beberapa konten diantaranya, kami sudah benar-benar profiling utuh dari seluruh konten itu. Kemudian akhirnya, kami memutuskan tiga konten youtube itu kita suspend," jelas Ferdinandus.

Kementerian Kominfo, lanjut Ferdinandus juga telah menghubungi pihak Google sebagai perusahaan Youtube. "Google sudah melakukan suspend terhadap tiga konten Youtube Kimi Hime atas permintaan Kementerian Kominfo," ungkap Ferdinandus.

"Kami harus mengambil tindakan melakukan suspend terhadap tiga konten tadi, dan membatasi terhadap 6 konten untuk batasan umur. Beberapa segmen di dalam konten Youtube Kimi Hime mengandung hal-hal yang melanggar ketentuan kesusilaan, adat ketimuran kita sehingga kemudian kami mengambil tindakan untuk melakukan suspend," tuturnya. (AHL)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini