Awasi Netflix dan YouTube, SAFEnet: KPI Salah Arah

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 12:06 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 12 207 2090795 awasi-netflix-dan-youtube-safenet-kpi-salah-arah-xkVMHn0AFd.jpg Ilustrasi Netflix dan YouTube (Foto: YouTube)

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana untuk mengawasi media siaran baru seperti YouTube, Facebook Watch, dan Netflix. Rencana ini pun menimbulkan pro dan kontra.

Beberapa warganet pun membuat petisi untuk menolak hal tersebut. Sementara itu Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto menungkapkan jika langkah yang diambil KPI adalah salah arah. Adapun Damar mengatakan jika KPI juga harus membedakan antara ranah broadcast dan ranah broadband.

“Ranah broadcast berciri memancarkan siaran memakai frekuensi, sedang ranah broadband memakai bandwith di internet. Di broadcast macamnya ada TV Satelit (free to air) dan TV berbayar, sedang di broadband berbeda, IPTV dan OTT Streaming. Youtube dan Facebook masuk dalam OTT streaming dan Netflix masuk kategori yang berbeda lagi, yaitu SVOD,” kata Damar di sebuah Stasiun TV di Jakarta, Senin (12/8/2019).

KPI Berencana Awasi Netflix dan YouTube

Baca Juga: Awasi Konten YouTube, KPI Kerjasama dengan Kominfo & Kemendikbud

Menurut dia, mandat dari UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran KPI adalah menjalankan fungsi sebagai lembaga independen quasi negara untuk mengatur tentang penyiaran.

“Kewenangan dan tugas kewajibannya menyangkut penyiaran, bukan hanya mengawasi isi siaran. Entah bagaimana belakangan KPI hanya mengurusi isi siaran dan tidak menjalankan kewajibannya menegakkan P3SPS dan sistem siaran jaringan,” kata Damar.

Lebih lanjut, Damar juga mengungkapkan jika rencana KPI tersebut buru-buru dan salah interprestasi.

“Di dalam rancangan UU Penyiaran yang baru memang diatur mengenai digitalisasi penyiaran. Namun ini bukan berarti memasukkan media digital dalam penyiaran melainkan ini proses transisi sistem penyiaran dari transmisi analog pindah ke transmisi digital yang lebih efektif dan memunculkan bonus digitalisasi. Di sinilah peran KPI dibutuhkan untuk mengelola kelebihan frekuensi yang bisa diperuntukkan bagi masyarakat luas. KPI jadi terburu-buru menafsirkan dan menjadi ambil langkah yang keliru yang tak perlu,” katanya.

KPI Berencana Awasi Netflix dan YouTube

Damar juga mengatakan jika selama ini konten media digital telah diatur oleh hukum UU ITE, Peraturan Menteri Kominfo, Community Guidelines dari platform, dan paritisipasi masyarakat untuk mengadu.

“Ketiga ini sudah cukup untuk mengelola isi konten agar isinya terkendali. KPI sebaliknya tidak memahami bagaimana teknologi dan bisnis media digital serta mekanisme pengaturan yang tidak mencederai hak asasi manusia sehingga sebaiknya KPI sebagai bentuk partisipasi peran serta masyarakat cukup pada ranah penyiaran saja,” kata Damar.

Baca Juga: Fitur Boomerang Akan Hadir di WhatsApp, Kapan Meluncur?

Baca Juga: 5 Hewan dengan Ingatan Lebih Baik dari Manusia

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini