Ketimbang Urus Media Digital, KPI Sebaiknya Perbaiki Kinerja Penyiaran

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 11:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 14 207 2091708 ketimbang-urus-media-digital-kpi-sebaiknya-perbaiki-kinerja-penyiaran-YQpbRxk2M8.jpg (Foto: Trusted Reviews)

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki rencana untuk mengawasi media digital seperti YouTube, Netflix dan Facebook TV. Langkah ini mendapatkan reaksi dari masyarakat, bahkan muncul petisi online yang menolak KPI mengawasi media digital ini di situs change.org.

Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto mengungkapkan bahwa ketimbang mengurusi media digital seperti YouTube dan Netflix, KPI disarankan memperbaiki kinerjanya di ranah penyiaran.

"Alih-alih mau repot mengurusi media digital, KPI disarankan untuk memperbaiki kinerjanya lebih dulu di ranah penyiaran, untuk berani menghadapi dan memberi sanksi tegas pada stasiun televisi dan radio yang melanggar P3SPS," ujarnya dalam keterangan tertulis.

 Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio mengatakan jika pihaknya berencana mengawasi tayangan YouTube, Netflix, dan Facebook TV.

Baca juga: Awasi Netflix dan YouTube, SAFEnet: KPI Salah Arah

KPI juga disarankan merekomendasikan penyetopan izin pada stasiun TV dan radio yang kerap melanggar dan mendorong dijalankannya sistem siaran jaringan.

Sebelumnya ia mengatakan bahwa langkah yang diambil KPI adalah salah arah. Menurutnya, KPI harus membedakan antara ranah broadcast dan ranah broadband.

“Ranah broadcast berciri memancarkan siaran memakai frekuensi, sedang ranah broadband memakai bandwidth di internet. Di broadcast macamnya ada TV Satelit (free to air) dan TV berbayar, sedang di broadband berbeda, IPTV dan OTT Streaming. Youtube dan Facebook masuk dalam OTT streaming dan Netflix masuk kategori yang berbeda lagi, yaitu SVOD,” jelasnya.

 Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio mengatakan jika pihaknya berencana mengawasi tayangan YouTube, Netflix, dan Facebook TV.

Baca juga: Awasi Konten YouTube, KPI Kerjasama dengan Kominfo & Kemendikbud

Menurut dia, mandat dari UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran KPI adalah menjalankan fungsi sebagai lembaga independen quasi negara untuk mengatur tentang penyiaran.

“Kewenangan dan tugas kewajibannya menyangkut penyiaran, bukan hanya mengawasi isi siaran. Entah bagaimana belakangan KPI hanya mengurusi isi siaran dan tidak menjalankan kewajibannya menegakkan P3SPS dan sistem siaran jaringan,” kata Damar.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini