Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkominfo : Pertukaran Data Pribadi Tak Bisa Dihindari Lagi

Gabriel Abdi Susanto, Jurnalis · Kamis 19 September 2019 11:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 19 207 2106716 menkominfo-pertukaran-data-pribadi-tak-bisa-dihindari-lagi-hAjSGx5zhS.jpg (Foto: Gabriel Abdi Susanto/Okezone)

Pertukaran data pribadi di zaman ini sudah bukan lagi barang baru. Mau tidak mau pertukaran data harus terjadi.

"Zaman sekarang, pertukaran data sudah tidak bisa dihindari lagi. Misalnya seorang pasien yang baru ditangani seorang dokter A, lalu ditangani dokter B, di situ harus terjadi pertukaran data," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara dalam Seminar bertajuk Masih Adakah Privasi? yang diselenggarakan alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Hotel Morrissey, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Selanjutnya, tugas pemerintahlah yang membuat peraturan agar data pribadi ini digunakan dengan baik serta tidak disalahgunakan. "Pemerintah saat ini sudah menyiapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Sebenarnya sudah disiapkan beberapa tahun lalu," ujar Rudiantara.

 Menkominfo mengatakan bahwa pemerintah cepat-cepat menyiapkan undang-undang perlindungan data pribadi.

Baca juga: Aplikasi Bukalapak Menghilang dari Playstore?

Keniscayaan ini, menurut Rudiantara makin tidak bisa dihindari ketika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif. Tidak mungkin dalam proses itu, menurut Rudiantara, pertukaran data pribadi tidak terjadi.

Selain peran pemerintah, Rudiantara juga menyebut peran individu untuk menjaga data pribadinya. Kebanyakan masyarakat tidak sadar pentingnya hal ini. Ambil contoh misalnya selama beberapa tahun tidak pernah mengganti password emailnya.

"Kehadiran negara dengan aturan perlindungan data pribadi tetap menuntut upaya dari pribadi untuk juga berupaya menjaga datanya sendiri,"ujar Rudiantara.

Aturan soal perlindungan data pribadi sebenarnya sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016. Aturan ini telah diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016.

Dalam aturan itu dinyatakan data prribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya.

Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kominfo juga sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Ditargetkan, regulasi tersebut bisa dibahas dan diundangkan sebelum penggantian legislatif dan pemerintah pada Oktober nanti.

Selama ini, pertukaran data di Indonesia mengacu pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE).

Selain itu, kebijakan perihal perlindungan data pribadi tersebar di tiap-tiap kementerian dan lembaga (K/L). Karena itu, Rudiantara berharap RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Apalagi, regulasi ini mengatur tentang sanksi berupa denda. (AHL)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini