Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kloning FTA, TV Kabel & Parabola Berlangganan Harus Kantongi Izin LPS

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Selasa 01 Oktober 2019 20:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 01 207 2111687 kloning-fta-tv-kabel-parabola-berlangganan-harus-kantongi-izin-lps-d1VPl4mSbr.jpg (Foto: Forbes)

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia mengungkap bahwa TV Kabel dan parabola berlangganan harus mendapatkan persetujuan hak siar dari pemilik materi siaran Lembaga Penyiaran Swasta (FTA).

Pengamat Telekomunikasi, Heru Sutadi kepada Okezone, Selasa (1/10/2019) mengatakan, harus ada persetujuan lembaga penyiaran swasta untuk menjadi bagian dari kanal di TV berlangganan.

"Kalau lembaga penyiaran swasta setuju menjadi bagian dari kanal di TV berlangganan baru bisa ditayangkan, kalau belum ya belum bisa," kata Heru.

Meskipun demikian, Heru mengungkapkan bagi LPS hadir di channel TV berlangganan bisa menjadi medium menambah share atau rating penonton program siaran mereka.

"Jadi ada saling membutuhkan. Cuma memang tetap harus ada kesepakatan," imbuh dia.

Baca juga: KPI: TV Kabel & Parabola Berlangganan Kloning FTA Tanpa Izin Langgar Undang-Undang

Heru menambahkan, penayangan tanpa izin atau kloning program acara LPS saat ini tidak diatur secara jelas di UU Penyiaran. Akan tetapi, memang hak cipta dari program dimiliki oleh LPS.

Seperti diberitakan sebelumnya, TV Kabel dan parabola berlangganan harus mendapatkan persetujuan hak siar dari pemilik materi siaran Lembaga Penyiaran Swasta (FTA). Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat Irsyal Ambiya menjelaskan hal itu dikarenakan setiap lembaga penyiaran harus mencantumkan hak siarnya secara jelas.

Senada dengan Irsyal, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID DKI Jakarta Tri Andry meminta kepada lembaga penyiaran agar sebelum melakukan aktivitas penyiaran, maka seluruh materi siaran atau mata program acara wajib memiliki persetujuan hak menyiarkan dari lembaga penyiaran pemilik materi siaran.

"Tidak ada kompromi mengenai Hak Siar dan Hak Cipta," ujar Tri Andry.

Tri Andry melanjutkan, setiap lembaga penyiaran harus bekerja sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 UU 32/2002 tentang Penyiaran. Hak Siar dan Hak Cipta atas suatu mata acara telah dilindungi dalam undang-undang tersebut.

"Yang dimaksud Hak Siar yakni hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program dan acara tertentu yang diperoleh secara sah yang dimiliki Hak Cipta atau pencipta," katanya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini