Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Ini Tantangan dan Tugas Menkominfo Selanjutnya

Selasa 22 Oktober 2019 17:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 22 54 2120314 hadapi-revolusi-industri-4-0-ini-tantangan-dan-tugas-menkominfo-selanjutnya-PhbYox5IyF.jpg Ilustrasi (Foto: Security Intelligence)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) akan diumumkan Rabu atau 23 Oktober 2019. Menkominfo dikatakan sebagai salah satu jabatan strategis karena tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat penting, mengingat saat ini memasuki tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Selain tantangan Revolusi Industri, saat ini terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dipicu dari persaingan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Ini berdampak pada ekonomi global, tak terkecuali Indonesia.

"Bila kita menjabarkan Visi & Misi Presiden terkait TIK serta kaitannya dengan Trisakti dan Nawacita maka ada beberapa peran, fungsi dan tupoksi dari Kemkominfo: Pertama (1), TIK sebagai alat ekonomi yang sekarang dikenal dengan istilah Digital Economy, Kedua (2), TIK sebagai Infrastruktur (Enabler of Human Development), Ketiga (3), TIK sebagai alat kedaulatan (Cyber and Data Sovereignity) dan keempat (4) TIK sebagai Industri (HW,S/W & Brainware)," kata Hasnil Fajri, Praktisi, Pengamat TIK & Ekraf.

Ia melanjukan, untuk peran dan fungsi (1) dan (2) di atas sebagai alat ekonomi dan infrastruktur sudah berjalan baik dan on the track dan bisa melanjutkan blue print, roadmap dan grand strategi yang sudah dibuat dan direncanakan dengan menyesuaikan dengan tantangan, dinamika dan tren teknologi dunia mendatang.

"Namun, untuk fungsi (3) dan (4) TIK sebagai kedaulatan dan industri, Tantangan dan Peluang sangat luar biasa dan berimplikasi besar untuk kedaulatan cyber dan kekuatan industri TIK dalam negeri jika kita bisa merencanakan dan membuat blueprint, roadmap dan grand strategi yang komprehensif dan sustainable serta mampu mengeksekusinya dengan tepat, cepat dan benar. Sebaliknya, jika tidak berhasil ancamannya sangat besar untuk kedaulatan cyber dan industri TIK dalam negeri," tuturnya.

 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) akan diumumkan Rabu atau 23 Oktober 2019.

Baca juga: Ini Sosok Ideal Menkominfo untuk Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin

Hasnil Fajri mengatakan, ada satu peran, fungsi dan tupoksi Kemkominfo yang diusulkan dikeluarkan dan dipindahkan ke Kementerian lain yaitu fungsi Informasi Diseminasi pada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), lebih tepat dipindahkan dan dilebur ke Kementerian Sekretaris Negara. Menurutnya, secara Best Practise di negara lain di dunia Menkominfo (TIK) tidak mengelola fungsi Informasi diseminasi termasuk urusan “Hoax” yang tidak terkait teknis dengan teknologi.

"Tantangan berikutnya meliputi persoalan-persoalan internal di Kementerian seperti peningkatan kualitas SDM baik teknis maupun non teknis dari staf hingga pejabat eselon (hal ini sejalan dengan tema hut RI ke-74, SDM unggul indonesia maju), pembersihan staf yang terpapar faham radikalisme (revolusi mental), menata dan mengefisienkan rantai birokrasi, dan memotivasi staf dan pejabat eselon serta koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait seperti dengan kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian perekonomian, BSSN, BPPT dan Bekraf agar bisa membantu Menterinya untuk dapat mensukseskan Visi & Misi Presiden, Trisakti dan Nawacita," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tantangan eksternal tidak kalah menantangnya seperti penyelesaian RUU Perlindungan Pribadi yang sudah diusulkan Menkominfo sebelumnya ke DPR agar disetujui dan menjadi UU, RUU Penyiaran yang belum disahkan DPR periode sebelumnya menjadi UU.

UU baru harus mampu mendorong demokratisasi sistem siaran nasional, mencegah penguasaan frekuensi dan ruang publik oleh kelompok pengusaha atau golongan saja, konversi TV analog ke TV digital segera diimplementasikan di samping tuntutan teknologi kekinian juga memberikan kesempatan berusaha ke banyak pengusaha di bidang penyiaran dengan adanya tambahan bandwidth frekuensi, meningkatkan kualitas siaran menuju pembangunan budaya yang berkarakter (Trisakti) dan membangkitkan kembali TVRI dan memperkuat RRI.

 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) akan diumumkan Rabu atau 23 Oktober 2019.

Revisi UU ITE yang belum disahkan DPR menjadi UU, Revisi atau Perubahan atas UU Telekomunikasi no.36 tahun 1999. UU ini sudah tidak relevan lagi dengan Industri Telekomunikasi yang saat ini sudah konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran dan TI sehingga perlu diubah/diganti dan atau ditambahkan dengan pasal-pasal dan ayat baru.

"Dan kami mengusulkan perlu adanya RUU POS (Revisi UU POS no.38 tahun 2009) untuk penyehatan, penguatan PT. Pos dalam rantai pasok e-Commerce dan penyertaan PT.Pos untuk memperluas daya jangkau Financial Inclusion," terangnya.

"Last but not least kami mengusulkan perlu adanya UU TI untuk mempercepat penguatan ekosistem TI dalam negeri, melindungi startup dalam negeri, mendorong dan menumbuhkan Industri TI dalam negeri yang kuat dan unggul serta memastikan kebijakan yang mendukung dan “memproteksi” Industri TI dalam negeri agar lahir startup-startup dan perusahaan TI dalam negeri yang dibuat dan dikembangkan oleh developer (SDM lokal), brand produk lokal, data center lokal, hak cipta lokal dan mayoritas kepemilikan dimiliki oleh pengusaha lokal (TKDN Lokal tinggi) agar menjadi Ikon produk/brand TI lokal (unicorn, decacorn, hectocom) yang mendunia seperti microsoft, Oracle, Facebook, Google, Twitter dll," jelasnya.

Tantangan terakhir bagaimana kebijakan untuk meningkatkan PNBP dan pendapatan Pajak serta pemberian insentif bagi sektor TIK dalam negeri agar industri TIK dalam negeri tetap tumbuh di tengah era kompetisi global yang sangat dinamis yang pada akhirnya dapat berkontribusi significant untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan serapan tenaga kerja lokal yang berkualitas.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini