Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal UU Perlindungan Data Pribadi, Menkominfo: Kami Butuh Partisipasi Masyarakat

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Senin 28 Oktober 2019 19:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 28 54 2122801 soal-uu-perlindungan-data-pribadi-menkominfo-kami-butuh-partisipasi-masyarakat-DFVZQlRGqD.jpg (Foto: Pernita Hestin Untari/Okezone)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate akan melanjutkan program Menkominfo sebelumnya terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Saat ini, menurut Johnny draft UU PDP masih dalam tahap revisi.

"Ada beberapa hal secara teknis disampaikan bahwa yang menjadi kebijakan pokok dan lanjutan di antaranya yang berkaitan dengan legislasi primer sesuai dengan program Bapak Presiden kita yang disampaikan secara khusus maka kita perlu memperhatikan untuk menyiapkan legislasi primer yang berhubungan dengan kedaulatan data kita," kata Johnny dalam acara konferensi pers di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Menkominfo Johnny tujuan UU PDP ini bermakud untuk kepentingan negara dan manfaat bagi masyarakat.

"Bukan untuk membatasi kita, jangan sampai dianggap secara sempit hanya untuk meletakkan atau menyimpan data di dalam atau di luar negeri. Tapi ini terkait dengan kepentingan negara dan data-data yang dihasilkan dari melalui kejeniusan masyarakat atau warga negara kita, tujuannya seperti itu," lanjut Johnny.

 Menkominfo akan melanjutkan program Menkominfo sebelumnya terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Baca juga: Kominfo Fokus Selesaikan UU Perlindungan Data hingga Program 4.000 BTS

Johnny kembali menegaskan bahwa UU PDP tidak akan membatasi lalu lintas informasi dalam kaitan dengan kebebasan bicara dan kebebasan berpendapat. Akan tetapi untuk perlindungan warga negara. Sehingga Johnny melanjutkan bahwa pihaknya membutuhkan partisipasi masyarakat luas dalam pembuatan UU PDP.

"Jangan sampai nanti saat undang-undangnya jadi, baru kita bersuara. Nanti minta diulang, berhenti prosesnya. Atau ketika undang-undang sudah jadi, baru ramai minta presiden terbitkan Perpu. Jangan sampai tenaga yang sudah dikeluarkan jadi titik nol lagi. Jadi kita menunggu partisipasi publik agar kita bisa menghasilkan undang-undang yang relevan," kata Johnny.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini