Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tiga Fase Pengendalian IMEI

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Rabu 13 November 2019 11:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 13 207 2129217 tiga-fase-pengendalian-imei-EomxdkVH4T.png

Implementasi dari pengendalian IMEI perangkat telekomunikasi berlangsung dalam tiga fase. Pertama, Fase inisiasi, ditandai dengan penandatangan tiga Peraturan Menteri pada waktu yang bersamaan, yaitu Peraturan Menteri Kominfo, Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Perdagangan pada tanggal 18 Oktober 2019.

Kedua, Fase Persiapan, dimana pada fase ini pemerintah menyiapkan Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional (SIBINA), sinkronisasi data di operator seluler dengan data di SIBINA, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyiapan pusat layanan konsumen.

Ketiga, disebut sebagai fase operasional yang akan dimulai sejak 18 April 2020. Pada fase ini Pemerintah dengan SIBINA-nya akan melakukan updating data IMEI secara rutin dan mengolahnya untuk selanjutnya hasil olahan tersebut dieksekusi oleh operator. Pemerintah juga akan menyediakan layanan lost and stolen, bagi Pengguna yang kehilangan perangkat HKT miliknya dapat melaporkan kehilangannya dan melakukan pemblokiran terhadap perangkat tersebut. Pada fase ini pemerintah juga akan melakukan sosialisasi laniutan.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail mengatakan dalam pengendalian IMEI ini pembagian tugas dibagi kepada tiga kementerian. "Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI. Sementara, Kementerian Kominfo meminta operator menyediakan layanan lost and stolen bagi Pengguna dan melakukan pelaporan ke SIBINA, dan membangun sistem penghubung antara SIBINA dan EIR (equipment identity register). Sementara Kemendag akan membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA," tuturnya.

Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang masuk ke Indonesia, Pemerintah melalui tiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 18 Oktober 2019 telah mengeluarkan peraturan menteri masing-masing kementerian terkait pengaturan IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengaturan pengendalian IMEI ini agar masyarakat mendapat manfaat terkait kepastian perlindungan konsumen.

“Mengapa program pengendalian IMEI ini kita jalankan? untuk menekan peredaran ponsel ilegal, sehingga ada benefit yang nanti didapatkan masyarakat terkait perlindungan konsumen dari kehilangan atau pencurian dan sebagainya,” ungkap Dirjen Ismail.

Pengendalian perangkat telekomunikasi melalui IMEI dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Indentifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Regulasi terkait pengendalian perangkat telekomunikasi HKT (handphone, komputer genggam dan komputer tablet dengan menggunakan IMEI ini mulai berlaku efektif pada 18 April 2020 mendatang.

“Pengaturan Pengendalian IMEI ini akan berlaku enam bulan setelah penandatanganan tiga menteri (Menkominfo, Menperin, dan Mendag) pada 18 Oktober 2019. Artinya, peraturan ini akan berlaku per 18 April 2020,” jelas Dirjen Ismail.

Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh perangkat telekomunikasi berkualitas, melindungi operator seluler dari tersambungnya perangkat telekomunikasi tidak berkualtas yang dapat mengurangi kualitas pelayanan serta mengurangi tingkat kejahatan pencurian perangkat telekomunikasi HKT.

Regulasi pengendalian IMEI perangkat telekomunikasi bukanlah hal baru di industri telekomunikasi, sudah banyak negara yang mengaplikasi regulasi ini diantaranya Turki (2006), Mesir (2010), Amerika Serikat (2012), Kenya (2012), Malaysia (2014), Pakistan (2018) dan lainnya. Dengan berbagai alasan mulai dari mencegah/mengurangi perdagangan ponsel curian, mencegah hilangnya potensi pajak, mengurangi kehilangan pendapatan akibat penjualan ponsel ilegal, juga untuk mencegah kompetisi yang tidak sehat.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini