Pemanfaatan Dokumen Digital Dapat Selamatkan Hutan di Indonesia

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Jum'at 15 November 2019 10:40 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 15 207 2130168 pemanfaatan-dokumen-digital-dapat-selamatkan-hutan-di-indonesia-WI8aKyfHYD.jpg Dirjen Aptika Semuel A. Pangerapan dalam acara launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Prmosi Tandan Tangan Elektronik di Jakarta, Rabu (13/11/2019). Foto : Fok. Kominfo

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Infomatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Indonesia dapat menghemat ribuan hingga ratusan ribu ton kertas, jika dokumen digital masif diterapkan. Menurutnya, pemanfaatan dokumen digital dengan sendirinya dapat menyelamatkan hutan-hutan di Indonesia dari kepunahan.

“Indonesia dapat menghemat penggunaan ribuan ton atau mungkin ratusan ribu ton kertas. Kalau kita semua bermigrasi ke dokumen digital. Hal ini tentu dapat menyelamatkan hutan yang kita miliki dari kepunahan,” kata Semuel dalam acara launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Selain menyelamatkan hutan Indonesia dari kepunahan dengan cara mengurangi produksi kertas, transaksi elektronik juga sangat dipercaya karena user atau nama pengguna terindentifikasi secara akurat. Menurut Dirjen Semuel, sertifikasi dan tanda tangan elektronik tentunya memiliki banyak manfaat dan kemudahan, baik bagi pemerintah maupun swasta.

“Transaksi elektronik juga menjadi sangat dipercaya apabila penggunaan tanda tangan elektronik, di mana user dapat diidentifikasi secara akurat menggunakan aplikasi. Dengan tanda tangan elektronik, user tidak bisa lagi menyangkal telah melakukan transaksi eletronik,” imbuhnya.

Penerapan tanda tangan elektronik, lanjutnya, juga dapat menangkal kejahatan siber yang semakin tinggi saat ini. “Kejahatan siber semakin canggih dan sulit dideteksi, dengan tanda tangan elektronik mampu mencegah masuknya user yang tidak berhak ke dalam sistem elektronik kita,” ungkapnya

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan dokumen atau transaksi yang memiliki tanda tangan elektronik (TTE) menandakan jaminan kepastian hukum dengan adanya persetujuan pengguna dan tidak ada pihak yang dapat menyangkal bukti tersebut.

"Dengan tanda tangan elektronik, user tidak bisa lagi menyangkal telah melakukan transaksi elektronik," kata Dirjen Semuel saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam acara Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Dirjen Aptika menjelaskan fitur nirsangkal tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum sehingga dokumen atau transaksi elektronik bisa dijadikan bukti yang otentik di mata hukum sehingga akan memberikan manfaat pada berbagai pelayanan pemerintah, keuangan, dan swasta.

Dirjen Semuel menekankan modus kejahatan di dunia maya semakin canggih sehingga teknik otentikasi pengguna menggunakan username, password, maupun OTP sudah tidak efektif lagi.

"Penggunaan username, password, dan OTP sudah tidak cukup lagi, kejahatan cyber semakin canggih dan sulit dideteksi," jelasnya.

Pemerintah, menurut Dirjen Aptika sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang penyediaan layanan penyelenggara sertifikat elektronik.

Menurut peraturan tersebut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menyediakan 6 jenis layanan yaitu tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, preservasi tanda tangan dan segel elektronik, serta otentikasi situs web.

Dirjen Semuel menegaskan seluruh layanan tersebut harus tersedia untuk menjamin keamanan transaksi di era ekonomi digital saat ini. "Semua layanan tersebut di atas untuk menjamin ekonomi digital yang sedang dibangun agar aman dari pemalsuan dokumen dan akses yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Di Indonesia saat ini telah ada enam Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang terdiri dari dua institusi pemerintah dan 4 swasta yaitu BSSN, Peruri, PrivyID, VIDA, Digisign, dan iOTENTIK.

Dirjen Semuel berharap pemanfaatan tanda tangan elektronik akan lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Acara itu dihadiri oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, para perwakilan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, serta para perwakilan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BSSN, BPPT, dan TNI.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini