Pakar Cyber Security Komentari Daftar Nomor Ponsel dengan Wajah Berlebihan

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Sabtu 07 Desember 2019 20:41 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 07 207 2139218 pakar-cyber-security-komentari-daftar-nomor-ponsel-dengan-wajah-berlebihan-HIq91xBFxR.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA- Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengungkapkan rencananya untuk menerapkan sistem pemindai wajah untuk registrasi nomer ponsel. Ide tersebut sama seperti yang diterapkan di China belum lama ini. Pemerintah China sendiri berharap dengan sistem tersebut mampu meningkatkan keamanan dan bisa mengawasi warganya secara real time lewat kamera CCTV.

Pakar cyber security atau kemanan siber dan Chairman CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha pun menanggapi rencana tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sistem pemindai wajah terlalu berlebihan untuk diterapkan di Indonesia. Lebih dari itu, dia mengungkapkan bahwa Kominfo dan BRTI seharusnya memaksimalkan lebih dahulu pendaftaran nomor seluler dengan NIK dan KK.

“Penipuan dengan nomor seluler prabayar ini masih banyak karena regulasinya terlampau longgar. NIK dan KK bisa didaftarkan tanpa batas jumlah. Akibatnya jelas, setiap orang yang punya NIK dan KK orang lain bisa mendaftarkan nomor baru,” Kata Pratama dalam keterangan resminya, Sabtu, (7/12/2019).

Lebih lanjut, Prayam mengatakan bahwa seharusnya Kominfo tegas dengan aturan awal, dibatas 3 nomor saja. Bila ingin lebih, wajib mendaftarkan ke service center masing-masing provider. Dengan begitu jadi lebih maksimal dan lebih aman.

 Pakar {Cyber Security} Komentari Daftar Nomor Ponsel dengan Wajah Berlebihan

Baca Juga: Menkominfo: Facebook dan Google Bangun Data Center di Indonesia

“Ini kan terkait data pribadi masyarakat. Sembari menunggu RUU Perlindungan Data Pribadi selesai, sebaiknya tidak mucul dulu regulasi yang nanti sulit direalisasikan apalagi jika melahirkan kontroversi,” imbuh Pratama.

Menurut Pratama, memakai face recognation malah akan mengundang kontroversi. Meski sekarang banyak data wajah masyarakat kita yang “disetor” ke Apple, Samsung dan banyak pabrikan smartphone yang tujuannya untuk fitur membuka kunci.

“Maksimalkan dulu regulasi pendaftaran dengan NIK dan KK. Masyarakat kita lebih membutuhkan perlindungan data, salah satunya adalah sistem yang bisa mengecek NIK dan KK setiap warga ini didaftarkan untuk nomor mana saja. Sehingga saat mereka mengecek dan melihat ada nomor tak dikenal yang memakai NIK dan KK mereka, pengajuan penghapusan nomor bisa dilakukan,” kata Pratama.

Menurutnya membangun sistem semacam ini lebih penting dan harus diprioritaskan. Jadi kepentingan bisnis para provider tidak terancam, namun di satu sisi masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan teknologi yang membuat mereka bisa mengecek dan mengajukan penghapusan nomor.

Pratama khawatir dengan usulan face recognation untuk pendaftaran nomor baru, akan dianggap sebagai upaya negara melakukan kegiatan pengintaian terhadap warganya.

Baca Juga: Review Realme 5S, Raja Baru Smartphone Rp 2 Jutaan

Baca Juga: Opera untuk Android Rancang Ulang Mode Gelap

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini