Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kominfo Tanggapi soal Pencatutan Nama di Situs Porno

Muhammad Ferdiansyah, Jurnalis · Jum'at 27 Desember 2019 14:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 27 207 2146581 kominfo-tanggapi-soal-pencatutan-nama-di-situs-porno-SQoYYjkSxx.jpg (Foto: Kominfo.go.id)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi tentang akun yang mengatasnamakan Kemkominfo pada situs porno.

Dalam keterangan resmi oleh Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, disampaikan bahwa Kominfo tidak pernah membuat akun atau konten apapun pada situs pornhub.

Situs pornhub telah diblokir oleh Kementerian Kominfo RI pada 2017 karena konten pada situs tersebut memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kominfo telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan informasi elektronik dengan mengatasnamakan Kementerian Kominfo RI.

Kominfo juga telah mengirimkan surat elektronik (email) kepada pengelola situs pornhub untuk menyampaikan keberatan penggunaan nama kementerian dan logo Kemkominfo pada situs tersebut.

 Kominfo menanggapi tentang akun yang mengatasnamakan Kemkominfo pada situs porno.

Baca juga: Ini Cara Kerja Racun Ular, Merusak Jaringan hingga Menyebabkan Kematian

Kominfo akan terus melakukan upaya dan langkah strategis untuk menjaga jagat maya Indonesia dari konten-konten negatif, termasuk melakukan langkah pemblokiran terhadap situs dan akun media sosial yang mengandung konten pornografi.

Hingga November 2019, Kementerian Kominfo telah memblokir lebih dari 1.500.000 situs dan akun media sosial yang mengandung konten pornografi.

Kominfo mengingatkan warganet bahwa mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar muatan kesusilaan atau pornografi adalah sebuah tindak pidana siber yang diatur dalam UU ITE dengan ancaman pidana mencapai enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini