Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemkominfo Blokir 4.200 Situs dan Aplikasi Fintech Sepanjang 2018-2019

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Sabtu 11 Januari 2020 12:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 11 207 2151744 kemkominfo-blokir-4-200-situs-dan-aplikasi-fintech-sepanjang-2018-2019-n5CXzcdgX7.png Ilustrasi Fintech. Foto : Istimewa

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah memblokir 4.020 situs dan aplikasi fintech (financial technology) selama masa periode Agustus 2018 hingga Desember 2019. Di sepanjang 2018, Kemkominfo telah menangani dan memblokir 211 situs dan 527 aplikasi fintech yang ada di Google Play.

Pada 2019, jumlah situs dan aplikasi yang diblokir justru meningkat tajam menjadi 3.282 dengan rincian 841 situs dan 1.085 aplikasi di Google Playstore, serta 1.356 aplikasi yang ada di platform selain Google Playstore.

"Ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari layanan fintech ilegal maupun yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak hanya berdasarkan aduan yang diterima, namun juga secara proaktif,”ujar Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu lewat keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (11/01/2020).

Kementerian Kominfo sejak 2016 juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hadirnya Satgas ini bertujuan untuk melindungi konsumen atau masyarakat Indonesia dari maraknya fintech ilegal.

Di tahun 2017, Kementerian Kominfo juga meluncurkan portal cekrekening.id yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.

Melalui portal ini, masyarakat dapat melaporkan sekaligus melakukan cek rekening yang terindikasi tindakan penipuan apabila menerima permintaan transfer atau pembayaran uang dari pihak lain.

Rekening yang dapat dilaporkan dalam situs ini merupakan rekening terkait Tindak Pidana adalah penipuan, investasi palsu, narkotika dan obat terlarang, terorisme, dan kejahatan lainnya.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tetap waspada dalam menggunakan layanan situs maupun aplikasi fintech,"sebut Ferdinandus

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini