Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 17:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 21 207 2156210 perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-dinilai-masih-lemah-UkNvKrYggh.jpg (Foto: NPR)

JAKARTA - UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) kabarnya akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Hingga saat ini masih belum diketahui kapan UU tersebut akan disahkan.

Menanti disahkan UU PDP tersebut, hingga saat ini kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi masih marak terjadi.

Peneliti ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Wahyudi Djafar mengungkapkan bahwa hukum atau perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum kuat.

Saat ini terkait data pribadi Indonesia masih merujuk pada Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Namun itu masih semata-mata mengatur kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik yang kemudian tidak detail levelnya seperti apa. Regulasi saat ini belum memberikan detail soal si subjek data," kata Wahyudi kepada Okezone, Selasa (21/1/2020).

Padahal, Wahyudi melanjutkan saat ini banyak praktik-praktik yang memunculkan pemrosesan data pribadi tanpa hukum yang jelas.

"Misalnya si pemilik data ini kan diambil ketika dia menjadi customer salah satu platform atau institusi finansial perbankan. Lalu kemudian, data pribadi ini dilakukan pemrosesan lanjutan untuk berbagai tujuan dan berbagai kepentingan yang membuka peluang terjadinya eksploitasi data si pemilik si customer ini," kata Wahyudi.

 RUU PDP hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Oleh karena itu, kata Wahyudi ini menjadi prioritas Pemerintah untuk menyelesaikan proses penyusunan RUU PDP.

"Sehingga dalam kasus kebocoran data pribadi, korban jelas harus melapor ke siapa dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Tapi saat ini belum ada kejelasan korban harus mengadu kemana, kepada penegak hukum atau otoritas tertentu yang terkait dan bagaimana mekanisme ganti rugi terhadap si korban ini belum ada kejelasan," kata dia.

Selanjutnya dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini daftar apa saja yang masuk dalam data pribadi dan mekanisme pengaduannya. Pada kasus kebocoran data saat ini, menurut Wahyudi korban melakukan mekanisme pidana.

Sayangnya hukum pidana hanya mampu memenjarakan pelaku, mekanisme ganti rugi untuk korban belum ada.

"UU PDP bisa untuk mengatur itu, salah satu hak subjek pemilik data itu hak atas pemulihan dan kompensasi jika terjadi kebocoran data," kata Wahyudi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini