Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Teknologi Pertahanan yang Harus Dicermati Indonesia

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Jum'at 24 Januari 2020 10:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 24 207 2157578 3-teknologi-pertahanan-yang-harus-dicermati-indonesia-m0yg5vKOqu.jpg Presiden didampingi Menhan meninjau pameran di acara Raptim Kemenhan, TNI, dan Polri Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Foto : Setkab

Indonesia harus melakukan penguatan akan penguasaan teknologi pertahanan. Dalam ini ada tiga hal yang harus dicermati. Teknologi otomatisasi, sensor, dan teknologi informasi (TI).

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Provinsi Jakarta, Kamis (23/1).

Menurut Presiden, teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom di masa depan akan berkembang sangat pesat. Sementara teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh beberapa kali digunakan Indonesia dalam operasi-operasi.

"Yang ketiga, teknologi IT, seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber. Semuanya nanti pasti akan ke sana,”ujar Presiden.

Semua ini, menurut Presiden, membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat terutama menilik kegunaannya untuk 20, 30, sampai 50 tahun yang akan datang. ”Harus dihitung, harus dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga bercerita bahwa dirinya belum lama ini berbicara dengan Menteri Pertahanan (Menhan) bagaimana menghidupkan rencana atau plan ke depan untuk industri strategis agar betul-betul semuanya bergerak.

”Kemandirian kita dalam membangun ini harus serius kita mulai. Yang saya lihat di negara-negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan/order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya itu menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas. Enggak bisa lagi kita tiap tahun, enggak bisa,” sambung Kepala Negara.

Undang-Undang Industri Pertahanan, menurut Presiden, juga mengharuskan adanya transfer tekonologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) agar bisa satu, inline.

“Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien. Dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sebesar 127 triliun rupiah, hati-hati penggunaan mengenai ini,” ujar Kepala Negara.

1
3
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini