Tiga Menteri Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi Bersama DPR RI

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Rabu 29 Januari 2020 10:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 29 207 2159926 tiga-menteri-bahas-ruu-perlindungan-data-pribadi-bersama-dpr-ri-2gGXmTxVa1.jpg Menkominfo Johnny G Plate. Foto : Dok. Kominfo

Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjadi perwakilan Presiden Joko Widodo dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR RI.

Penugasan tersebut berdasarkan Surat Presiden (Surpres) yang disampaikan kepada DPR RI pekan lalu, dalam rangka menindaklanjuti pembahasan RUU PDP.

“Pemerintah dalam hal ini Presiden RI telah menyampaikan Surat Presiden kepada DPR dengan mengirim secara resmi RUU PDP ke DPR,” kata Menteri Kominfo Johnny dalam Konferensi Pers tentang Update RUU PDP di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020).

Selain RUU PDP, pemerintah juga menyiapkan beberapa RUU penting lainnya untuk menjadi pembahasan bersama DPR RI, di antaranya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Pekerjaan dan Omnibus Law Pajak.

“Surpres itu ditandatangani akhir minggu kemarin, dan menugaskan kepada Menteri Kominfo, Menteri Kumham dan Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah, mewakili Presiden dalam pembahsan bersama DPR,” tambahnya mengenai pengajuan RUU PDP.

Bersamaan dengan RUU PDP, Pemerintah berharap proses politik dan pembahasan semua RUU di DPR bisa dilakukan secara bersama-sama.

“Kapan ini diselesaikan? Jadi kami harapkan ada beberapa RUU yang penting, yang saat ini disiapkan dan menjadi inisiatif pemerintah yang akan dikirim ke DPR, kami harapkan nanti proses politik dan pembahasan di DPR bisa dilakukan secara simultan,” ujarnya

Menurut Menkominfo, RUU PDP kemungkinan akan ditangani oleh Komisi I, sementara RUU Omnibus Law akan dilakukan oleh Badan Legislasi yang mempunyai kesempatan dan partisipasi lebih luas, hal itu karena berkaitan dengan banyaknya UU dan Pasal dalam RUU tersebut.

“Keputusan mekanisme pembahasannya tentu itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo Johnny didampingi Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini