Sanksi Pidana untuk Penyebar Hoaks Terkait Virus Korona

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2020 11:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 05 207 2163614 sanksi-pidana-untuk-penyebar-hoaks-terkait-virus-korona-sQ9Fxk5xgn.jpg Ilustrasi Virus Korona. Foto : Istimewa

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate menyatakan tak akan segan menindak penyebar hoaks terkait Virus Korona. "Kami tak segan lakukan tindakan atas penyebaran hoaks dan mendorong penegak hukum mengambil langkah tegas," tandasnya.

Menteri menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemantauan konten hoaks dan disinformasi tersebut dan akan melakukan penindakan melalui aparat penegak hukum.

Menteri juga mengingatkan warganet bahwa penyebaran hoaks dikenai sanksi hukum. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) disebutkan "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Jika terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 28 UU ITE dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 , yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Menteri Johnny mengimbau agar masyarakat Indonesia terutama warganet tidak percaya dengan informasi yang disebar dari sumber yang tidak dapat dipercaya.

"Lakukan cek silang dan cari informasi dari sumber resmi Pemerintah. Kalau berkaitan dengan kesehatan, cek di kemkes.go.id, atau mengenai informasi luar negeri cek di kemlu.go.id," pintanya.

Menurut Menteri Kominfo, saat ini Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mencegah dampak penyebaran Novel Coronavirus (2019-nCoV) itu. Kebijakan itu antara lain, pertama, Pemulangan 285 WNI dari Wuhan, Tiongkok.

Kedua, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna, dan akan memberikan status terkini tentang perkembangan WNI yang dipulangkan. Ketiga, pemerintah menutup penerbangan dari dan ke Tiongkok mulai Rabu (05/02/2020) pukul 00.00 WIB.

Selanjutnya, keempat, pendatang dari Tiongkok, yang telah tinggal selama 14 hari di mainland, tidak diperkenankan masuk dan transit di Indonesia.

Kelima, pemerintah Mencabut Bebas Visa dan Visa On Arrival bagi Warga Negara Tiongkok yang bertempat tinggal di mainland Tiongkok dan keenam, pemerintah meminta WNI tidak bepergian ke mainland Tiongkok.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini