3 Poin Penting Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Selasa 25 Februari 2020 16:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 25 207 2173906 3-poin-penting-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-wAQy0m17N2.jpg Ilustrasi (Foto: Auth0)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengungkapkan ada tiga poin penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yakni kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi, dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pegguna data pribadi.

Menurut Johnny setelah UU PDP resmi disahkan diharapkan penyimpangan penyalahgunaan dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi, pemilik data pribadi juga mempunyai perlindungan yang memadai secara hukum.

"Di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga yang terkait dengan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor dan 31 UU, hak-hak pemilik datanya diatur dalam UU ini," jelasnya.

Saat ini Rancangan UU PDP sudah mulai dibahas dalam Rapat Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda penyampaian penjelasan pemerintah tentang RUU PDP.

Pemerintah diwakili tiga Kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Penyerahan berkas pendapat Pemerintah tentang Rancangan RUU PDP ini, diserahkan langsung oleh Menkominfo Johnny G. Plate kepada Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra selaku pimpinan rapat.

Ia menjelaskan bahwa Raker tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) yang pertama kepada DPR, terkait Rancangan UU PDP. Melalui Surpres tersebut, pemerintah berharap segera disusun jadwal pembahasannya.

"Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR RI, mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa UU penting lainnya, seperti RUU Omnibus Cipta kerja misalnya," tutur Johnny.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini