Cara Cek IMEI Resmi Melalui Situs Kemenperin

Pernita Hestin Untari, Jurnalis · Rabu 22 April 2020 10:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 22 207 2202980 cara-cek-imei-resmi-melalui-situs-kemenperin-aLb6pvVojB.jpeg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA- Pemerintah telah menerapkan aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) sejak 18 April 2020. Adapun mekanisme whitelist dipilih, dimana ponsel dengan nomor IMEI ilegal tidak akan mendapatkan layanan seluler.

Namun jangan khawatir aturan ini berlaku ke depan. Artinya meskipun ponsel Anda memilik nomor IMEI tidak resmi , namun sudah digunakan sebelum 18 April 2020 dan terhubung ke jaringan seluler di Indonesia, ponsel Anda aman.

Anda harus waspada untuk membeli ponsel setelah 18 April 2020, caranya dengan mengecek IMEI pada situs Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atau https://imei.kemenperin.go.id/. Disana Anda akan diminta untuk mengetikan nomor IME. Ketikan nomor IMEI ponsel dan klik ikon search pada sisi kanan. Situs akan memberitahu Anda apakah nomor IMEI resmi atau tidak.

Untuk mengetahui nomor IMEI ponsel baru, Anda bisa mengeceknya pada kemasan ponsel. Kemasan ritel pasti memiliki label dengan IMEI ditampilkan.Untuk diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai mengirim SMS Blast kepada pengguna ponsel dengan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) terdaftar.

Adapun pesan yang dikirim oleh Kominfo berbunyi, IMEI handphone/perangkat yang anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami. Jangan khawatir dan tetap #dirumahaja. Info resmi: https://s.id/gbg38.

Untuk diketahui, regulasi IMEI dibuat untuk memberantas beredarnya ponsel ilegal atau black market di Indonesia. Nantinya, ponsel dengan nomor IMEI yang tidak terdaftar atau ilegal tidak akan mendapatkan jaringan seluler dari provider Indonesia.

Kehadiran ponsel black market telah mengganggu negara dan industri ponsel di Indonesia. Untuk diketahui berdasarkan data dari APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia), hingga akhir 2019 setiap tahun pemerintah kehilangan potensi pajak hingga Rp 2,8 triliun karena masuknya sekitar 11 juta ponsel black market.

Kerugian juga diderita 21 industri ponsel dalam negeri karena tidak mampu bersaing dengan ponsel black market yang harganya sekitar Rp 300.000 di bawah harga ponsel lokal, dan sebagian dari mereka kini tidak berproduksi.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini